RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsy menyebut Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab atas pengesahan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang, yang kini memicu pergolakan di masyarakat.

Dia meminta Jokowi menemui massa aksi yang menolak undang-undang tersebut, mengingat Omnibus Law Cipta Kerja berawal dari usulan pemerintah.

"Presiden Jokowi jangan balik badan dan segera menemui massa aksi Tolak UU Cipta Kerja. Pemerintah juga menjadi pihak yang bertanggungjawab sebagai pihak pengusul," kata dia seperti dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (8/10/2020).

Aboe memastikan PKS tetap menolak undang-undang kontroversial ini. PKS, lanjutnya, juga mendesak Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini.

"PKS telah mendesak Presiden mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Kami juga mendorong elemen masyarakat sipil untuk mengajukan permohonan uji materil atau judicial review UU Cipta Kerja ke MK," kata dia.

Selain itu PKS meminta agar negara dan aparat kepolisian tidak bertindak represif terhadap massa yang tengah melakukan aksi penolakan. PKS mengingatkan pemerintah bahwa hak pendapat di muka umum dijamin oleh konstitusi.

"Aparat kepolisian harus melindungi dan menjamin hak masyarakat untuk berdemonstrasi," kata dia.

Aboe turut mengingatkan agar demonstrasi di masa pandemi ini tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 untuk keselamatan bersama.

"Untuk massa aksi diimbau agar tetap menjaga ketertiban dan menjalankan protokol kesehatan Covid-19, serta tetap solid. Jangan sampai ada penyusup yang memprovokasi dan mengacaukan aksi," kata dia.

Seruan agar Jokowi menerbitkan Perppu mencabut Omnibus Law Cipta Kerja juga disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.

Omnibus Law Cipta Kerja mendapat penolakan dari buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil lainnya karena dianggap pro kepada korporasi dan berpotensi merusak lingkungan.

Demo digelar serentak di sejumlah kota besar di Indonesia, dari Jakarta, Bandung, Medan, Pontianak, hingga Makassar. Bentrok terjadi di sejumlah lokasi. Puluhan peserta aksi ditangkap polisi.

Pemerintah belum bersuara menanggapi gelombang demonstrasi ini. Jokowi hari ini melakukan kunjungan ke Kalimantan Tengah untuk meninjau proyek lumbung pangan atau food estate seluas 30 ribu hektare.

Omnibus Law Cipta Kerja disahkan oleh DPR dan pemerintah pada Senin lalu. Dari sembilan fraksi DPR hanya PKS dan Demokrat yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Namun PKS tidak ikut menerjunkan kader-kadernya untuk turun ke jalan menolak Omnibus Law Cipta Kerja.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekretaris Jenderal PKS Aboebakar Alhabsyi, politikus PKS Mardani Ali Sera, Juru Bicara (Jubir) PKS Pipin Sopian, Jubir PKS Suhud Aliyudin, Jubir PKS Ahmad Faathul Baari, serta Jubir PKS Muhammad Kholid, bungkam saat diminta menjawab permintaan buruh di Sumatera Utara untuk mengerahkan massa. 

 

Sumber : CNN Indonesia

Editor : Rico Mardianto