RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Din Syamsuddin membalas pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang berbicara terkait hadirnya KAMI. Din Syamsuddin mengatakan tak perlu melempar 'ancaman' karena KAMI bukan kumpulan orang pengecut.

"KAMI mengingatkan Bapak KSP Moeldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar 'ancaman' kepada rakyat. Pada era demokrasi modern dewasa ini, arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman," kata Din dalam keterangannya, Jumat (2/10/2020).

"Bagi KAMI, semakin mendapat tantangan dan ancaman, akan menjadi pelecut untuk tetap beristikamah dalam perjuangan. KAMI bukan kumpulan orang-orang pengecut, karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Mahakuasa, Allah SWT, dan hanya takut kepada-Nya," ungkapnya.

Sebelumnya, Moeldoko menyoroti KAMI sebagai kelompok sekumpulan kepentingan. Moeldoko mempersilakan kelompok tersebut berpendapat asalkan tidak mengganggu stabilitas politik. Menanggapi hal tersebut, Din Syamsuddin menjelaskan kepentingan KAMI.

"Adalah benar penilaian Bapak KSP Moeldoko bahwa KAMI adalah sekumpulan kepentingan. Memang KAMI mempunyai banyak kepentingan," kata Din.

Adapun menurut Din, kepentingan KAMI antara lain:
(a). Meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan,
(b). Mengingatkan pemerintah agar serius menanggulangi COVID-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik (pilkada).
(c). Mengingatkan pemerintah agar serius memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih merajalela di lingkungan Pemerintahan, dengan mencabut Undang-Undang yang melemahkan KPK.
(d). Mengingatkan Pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketakadilan ekonomi, mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri (bukan untuk Tenaga Kerja Asing), dan mencabut Undang-Undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada kaum buruh.
(e). Mengingatkan Pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI.

"Itulah sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI, yang pada intinya KAMI berkepentingan agar pemerintah dan jajarannya, termasuk KSP, bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat," sambungnya.

Lebih lanjut, Din meminta agar pihak Istana tidak mudah membuat tuduhan kepada KAMI. Din mempertanyakan apakah kelompok yang dia pimpin dinilai memecah belah masyarakat.

"Apakah KAMI yang memecah belah rakyat ataukah kelompok-kelompok penolak KAMI yang patut diduga direkayasa, bahkan didanai pihak tertentu yang justru memecah belah rakyat?" tanyanya.

"Apakah kritik dan koreksi KAMI yang menciptakan instabilitas ataukah kebijakan pemerintah yang tidak bijak, antikritik, dan tidak mau mendengar aspirasi rakyat yang justru berandil dalam menciptakan instabilitas itu?" ungkapnya.

Din juga mempertanyakan apakah kelompok KAMI dinilai keluar batas. Din juga membandingkan antara kelompok KAMI dengan kebijakan pemerintah yang dinilainya menumpuk utang.

"Apakah KAMI yang keluar dari batas (karena memaklumkan penyelamatan bangsa dan negara) ataukah pemerintah yang melampaui batas dengan menumpuk utang negara yang jadi beban generasi penerus, membentuk bersama DPR undang-undang yang merugikan rakyat, dan mengabaikan rakyat berjuang mempertahankan diri dari wabah dengan harus membiayai sendiri tes kesehatan?" paparnya.

Sebelumnya, Kepala KSP Moeldoko menanggapi santai hadirnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Namun Moeldoko punya pesan untuk KAMI.

"Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/10).

Moeldoko menanggapi pendapat bahwa hadirnya KAMI memanaskan suhu politik di Indonesia. Moeldoko menyatakan kehadiran suatu gerakan tak perlu ditanggapi secara berlebihan.

Yang terpenting, kata Moeldoko, KAMI harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan tidak boleh mengganggu stabilitas politik.

"Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silakan. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," tegas Moeldoko.

Sumber : Detikcom

Editor : Mohd Moralis