Ini Kata PDIP Soal Ahok Bongkar Bobrok Pertamina
RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima ikut mengkritik langkah Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang membuka berbagai aib Pertamina ke publik. Menurut dia, sebagai Komut, langkah Ahok tidak tepat.
"Dalam urusan itu, Ahok tidak tepat, dia bicara yang dia adalah sebagai Komut [Komisaris Utama Pertamina]," kata Aria seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (16/9/2020).
Dia mengatakan seorang pejabat publik seharusnya memahami etika dalam berbicara dengan mengeluarkan substansi pernyataan yang benar serta disampaikan di forum dan waktu yang tepat.
Menurutnya, Ahok seharusnya menyampaikan berbagai masalah-masalah di tubuh Pertamina di forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bukan melalui media sosial Youtube yang bisa disaksikan oleh publik.
"Dalam urusan substansi, sebenarnya yang disampaikan Ahok itu sama dengan yang dibicarakan kami di rapat dengan Direktur Utama Pertamina dan Menteri BUMN bahwa Pertamina itu harus masuk era yang lebih mencari persoalan mendasar dan bagaimana Pertamina lebih transparan dalam konteks GCG [good corporate governance] dan korporasinya," kata Aria.
"[Tapi] itu ada ruang dan waktu yang diatur oleh suatu manajemen dalam tugas dia sebagai Komut [Pertamina] yang mana setiap mempersoalkan masalah yang ada, ada forum ruangnya yaitu RUPS dan kepada siapa dia berbicara itu juga kepada kuasa pemegang saham yaitu pemerintaah dalam hal ini Menteri BUMN," imbuhnya.
Namun demikian, Aria tidak sependapat dengan pernyataan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade yang meminta agar Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Ahok dari jabatan Komut Pertamina.
Ia mengingatkan Andre bahwa anggota dewan tidak boleh mencampuri terlalu jauh urusan internal BUMN.
"Kita itu terbatas dalam Pasal 91 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tentang organ perusahaan, dilarang ikut campur," katanya.
Lebih jauh, Aria meminta agar jajaran direksi dan komisaris Pertamina untuk segera menyelesaikan permasalahan internalnya. Menurutnya, Komisi VI akan mencoba menjadwalkan agenda rapat dengan jajaran direksi dan komisaris Pertamina untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan produktif di perusahaan pelat merah tersebut di hari mendatang.
"Kami minta direksi dan komisaris Pertamina bicara di internalnya kalau perlu RUPS undang pemegang sahamnya, dalam hal ini menteri," ucap Aria.
Sebelumnya, Ahok secara mengejutkan bicara lantang dan membuka berbagai aib Pertamina. Salah satunya, pengelolaan utang. Ia kesal karena Pertamina terlalu mudah menarik utang, padahal sudah memiliki beban utang yang tinggi.
"Sudah utang US$16 miliar. Tiap kali otaknya minjem duit. Saya kesal nih," ucap Ahok dalam sebuah narasi video yang diunggah di akun Youtube POIN.
Selain utang, Ahok juga membuka kekurangan perusahaan terkait pengelolaan sumber daya minyak. Menurut catatannya, setidaknya ada 12 titik minyak yang bisa dieksplorasi untuk produksi minyak di dalam negeri.
Namun, BUMN itu justru lebih memilih untuk terus memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri melalui keran-keran impor. Hal ini pun sempat mengundang kecurigaannya bahwa ada praktik kotor yang dilakukan diam-diam.
"Ngapain di luar negeri. Jangan-jangan ada komisi beli-beli minyak," ungkapnya.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung gaji direksi Pertamina yang dianggap tidak wajar. Sebab, sering kali seorang direksi sudah dicopot dari sebuah jabatan, namun masih mendapat gaji sesuai jabatan lama.
"Masa dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya, harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Tapi mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta. Dicopot, enggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," kata Ahok.
Tak ketinggalan, Ahok juga mengkritik soal kebiasaan direksi yang disebutnya suka melobi menteri. Aib ini diketahuinya saat pergantian direksi Pertamina beberapa waktu lalu.
Bahkan, ia sebagai komisaris mengaku tidak tahu menahu kalau direksi mau diganti saat itu. "Ganti direktur bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Direksi-direksi semua mainnya lobi ke menteri, karena yang menentukan itu menteri," ujarnya.
Ahok juga sempat menyinggung wacana membubarkan Kementerian BUMN dan mengganti seperti sistem di Singapura yang memiliki Temasek Holding.
"Kalau bisa Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," tuturnya.
Menyikapi pernyataan Ahok itu, sejumlah anggota Komisi VI DPR seperti Andre, Herman Khaeron, dan Subardi telah melayangkan kritik lebih dahulu. Bahkan, Andre mengusulkan agar Jokowi dan Erick segera mencopot Ahok dari jabatan Komut Pertamina.
