PEKANBARU (HR)-Hingga saat ini, realisasi APBD Riau tahun 2015 masih sangat minim. Kondisi ini menimbulkan dampak terhambatnya aktivitas khususnya di sektor ekonomi. Pada akhirnya, masyarakat Riaulah yang paling dirugikan.

Informasi dari Pemprov Riau, sejauh ini realisasi APBD tahun 2015 masih berkisar pada angka 5,1 persen.

Anggaran itu pun hanya pada sektor anggaran rutin. Sedangkan untuk belanja pembangunan, realisasinya masih nol.

Menurut pengamat politik dan pemerintahan Riau, Ronny Basista, tidak maksimalnya realisasi APBD Riau tahun ini disebabkan permasalahan pemerintahan di Pemprov Riau, khususnya terkait penempatan pejabat defenitif pada struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemprov Riau.

Menurutnya, kondisi ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika Plt Gubernur Riau bisa mengambil kebijakan selama tidak melanggar aturan.

 "Sebenarnya Plt Gubri bisa saja melakukan diskresi kebijakan akibat belum berjalannya APBD. Sekarang kan yang terjadi kecenderungan takut menyalahi aturan," ujarnya, baru-baru ini.

Kondisi ini semakin diperparah karena pejabat di lingkungan Pemprov Riau juga terkesan lamban dalam bersikap dan memberikan masukan kepada pimpinan.

Menurutnya, akibat kondisi saat ini, masyarakatlah Riau yang paling dirugikan. Pasalnya, proses pembangunan tidak berjalan. Apalagi tidak bisa dipungkiri, roda perekonomian masyarakat Riau masih banyak yang bergantung dengan APBD.  "Untuk satu kegiatan dari APBD saja, sudah banyak dampak positifnya. Pasar bergerak, hunian hotel meningkat bahkan aktivitas perhubungan juga bertambah," ujarnya.

Melemah
Komentar senada juga dilontarkan pengamat ekonomi Riau, Edyanus Halim. Menurutnya, belum maksimalnya realisasi APBD Riau, ikut menjadi pemicu melemahnya ekonomi masyarakat.

Namun ia menilai, wajar jika ada rasa was-was di lingkungan pejabat dan Plt Gubri, terkait belum tuntasnya penerapan SOTK baru di Pemprov Riau. Ia berharap, setelah proses SOTK selesai, Pemprov Riau Riau segera menggesa seluruh kegiatan. "Paling tidak, hingga Juni mendatang, realisasinya sudah di angka 80 persen," harapnya.

Akibat belum berjalannya realisasi APBD tersebut, aktivitas perekonomian menjadi lemah.  Diharapkan, dengan usainya proses assessment, pejabat yang nantinya dipilih adalah orang-orang yang benar-benar profesional dan memiliki jaminan terhadap kinerja yang mereka laksanakan.

Baru 5,1 Persen
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Setdaprov Riau, Indrawati Nasution mengakui hingga saat ini realisasi APBD 2015 baru mencapai 5,1 persen. Angka itu pun baru pada proses belanja rutin pegawai seperti gaji, tunjangan, listrik, konsumsi dan sebagainya. Sedangkan realisasi fisik masih belum ada sama sekali.

Saat ditanya tentang pejabat pemimpin satuan kerja yang umumnya masih berstatus Plt, Indrawati mengatakan pihaknya tidak ada masalah dengan status tersebut. "Tidak ada hambatan sebenarnya. Semuanya bisa dijalankan Plt, pokoknya ini sudah bisa dijalankan semuanya meskipun pejabatnya Plt,"ujar Indrawati Nasution.

Diharapkan seluruh SKPD bisa mengesa seluruh kegiatan, karena seluruh KPA sudah ditandatangi Plt Gubri. Apalagi pejabat eselon III dan IV sudah dilantik. (rud, nie)