PEKANBARU (HR)-Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setdaprov Riau, Wan Amir Firdaus, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II Tahun Anggaran 2008-2010 di Kabupaten Rokan Hilir.

Penetapan status tersangka tersebut berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor Print-02/N.4/Fd.1/04/2015, tanggal 9 April 2015. Wan Amir Firdaus menyusul mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rohil, Ibus Kasri, yang telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Setia Untung Arimuladi, melalui rilis yang disampaikan Kasi Penkum dan Humas, Mukhzan, Kamis (9/4) malam. Dikatakan, pembangunan jembatan itu diawali dengan studi kelayakan pada tahun 2006 dan tidak pernah diusulkan SKPD terkait serta tidak melalui rapat Musrenbang Kabupaten Rohil.

"Studi Kelayakan tersebut masuk setelah RAPBD dikirim ke DPRD Rohil dan masuk pada saat rapat Banggar," terang Mukhzan.

Pada saat rapat dengan Banggar tersebut, Wan Amir Firdaus yang ketika itu menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rohil, memasukan kegiatan studi kelayakan ke Banggar dan selanjutnya disetujui Banggar sehingga masuk menjadi kegiatan di APBD Rohil Tahun Anggaran 2006.

Selanjutnya, pada 14 Desember 2006, PT Kita Abadi selaku Konsultan melakukan presentasi di hadapan Wan Amir Firdaus, dengan kesimpulan Jembatan Pedamaran tidak layak untuk dibangun atau dilaksanakan.

"Saat itu tersangka WAF berusaha untuk mengintimidasi Ketua Tim Leader supaya merubah hasil kajian menjadi layak. Namun PT Kita Abadi tetap membuat sesuai dengan hasil kerja di lapangan," lanjutnya.

Berdasarkan hal itu, tim penyidik Kejati Riau telah memperoleh sekurangnya dua alat bukti yang cukup berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP terkait adanya perbuatan melawan hukum yang dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang diduga dilakukan Wan Amir Firdaus.
"Tim penyidik Kejati Riau menyimpulkan serta menetapkan WAF sebagai tersangka," tegas Mukhzan.

Adapun langkah ke depan, lanjut Mukhzan, tim penyidik akan menyusun agenda dengan menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi serta tindakan hukum lainnya yang diperlukan.

Wan Amir Firdaus sendiri telah beberapa kali diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Ibus Kasri, yang telah ditetapkaan sebagai tersangka sebelumnya. Adapun perkara yang yang menjerat keduanya, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print - 10/N.4/Fd.1/12/2014 tanggal 08 Desember 2014, terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II TA 2008-2010.

Adapun sumber dana kegiatan tersebut yakni APBD Kabupaten Rokan Hilir, yang semula dianggarkan pada tahun 2008-2010, dengan total dana sebesar Rp529 miliar.

Perlu diketahui, salah satu permasalahan dalam perkara ini adalah terkait penambahan anggaran pembangunan sekitar Rp250 miliar. Diduga, hal tersebut disetujui oleh pimpinan dan anggota DPRD Rohil.

Terkait pengajuan penambahan anggaran pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II tersebut, yang diajukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Rohil tersebut, sempat mendapat tanda bintang dari anggota DPRD setempat. Dimana, tanda itu artinya belum dapat disetujui.

Namun pada tahun 2012, pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II dianggarkan Rp66.241.327.000 dan Rp38.993.938.000. Sementara tahun 2013 sebesar Rp146.604.489.000. Belakangan diketahui, Ketua DPRD saat itu, Nasruddin, dan anggota lainnya menyetujui penambahan anggaran tersebut.(Dod)
Wartawan Hukrim