JENEWA (HR)– Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meluncurkan permintaan dana US$11 juta untuk membantu sebagian besar populasi Korea Utara yang sekarang menghadapi krisis makanan.
Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Korea Utara, Ghulam Isaczai mengatakan kepada VOA bahwa pendanaan itu akan membatu lima badan bantuan PBB bekerja di lapangan untuk membantu memberikan makanan, air bersih dan kebutuhan dasar lainnya bagi rakyat Korea Utara pada 2015.
“Kami memohon lebih banyak bantuan dan dukungan untuk membuat operasi PBB berjalan. Dan jika kita tidak memberikan dukungan, kemajuan yang telah kita capai selama beberapa tahun akan berbalik,” ujar Isaczai, baru-baru ini.
PBB mengatakan, 70 persen dari populasi atau 18 juta warga Korea Utara, menghadapi ketidakamanan pangan dan kurangnya keragaman nutrisi.
Namun Isaczai mengatakan, dari jumlah itu, hampir dua juta orang, sebagian besar anak-anak, perempuan hamil dan menyusui, serta manula, sangat membutuhkan bantuan pangan, dan 350.000 perempuan dan anak-anak lainnya memerlukan pasokan vaksin dan obat-obatan.
Tingkat malnutrisi tinggi, dengan 27.9 persen dari anak-anak menderita malnutrisi kronis, menurut survei nutrisi nasional 2012 yang dikutip PBB.
Korea Utara menderita kekurangan makanan kronis reguler, dengan situasi yang diperburuk banjir, kekeringan dan salah pengelolaan.
PBB bekerja dengan pemerintah Korea Utara untuk membuat rencana lima tahunan yang baru dalam upaya mengatasi sebab-sebab struktural malnutrisi dan krisis-krisis kemanusiaan lainnya, ujar Isaczai.
Dalam beberapa kasus, ujar Isaczai, operasi-operasi bantuan PBB telah terhambat sanksi-sanksi terhadap Korea Utara, meski ia menambahkan bahwa tak satupun pembatasan itu secara teknis mengarah pada bantuan kemanusiaan.
“Beberapa tantangan operasional yang kami hadapi sekarang, misalnya, adalah perbankan. Pada 2013 dan 2014, kami praktis tidak dapat mengirim dana untuk mendukung aktivitas-aktivitas kami. Kami juga terkadang mengalami keterlambatan dalam pengadaan,” ujarnya.
“Kami harus memenuhi semua syarat perizinan dan menjamin kami tidak membawa peralatan atau pasokan yang jelas-jelas dicantumkan dalam daftar sanksi. Jadi memang ada konsekuensi-konsekuensinya, namun kami mampu mengatasinya dan masih membawa dana kemanusiaan untuk mendukung masyarakat,” katanya lagi.(wol/ant/ivi)