Jubir Jokowi: Influencer Ujung Tombak Demokrasi Digital

Jubir Jokowi: Influencer Ujung Tombak Demokrasi Digital

RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Juru bicara presiden Fadjroel Rachman menyebut influencer yang termasuk aktor digital memiliki peran penting dalam menyampaikan komunikasi kebijakan publik.

Menurut dia, para influencer ini menjadi key opinion leader atau pihak yang berpengaruh pada suatu opini di tengah perkembangan era transformasi dan demokrasi digital saat ini.

"Perkembangan masyarakat digital dengan peranan para aktor digital (salah satunya influencer) yang umumnya kelas menengah, adalah keniscayaan dari transformasi digital," ujar Fadjroel seperti dikutip dari CNN Indonesia, Senin (31/8/2020).


Kata Fadjroel, dalam konteks pemerintahan demokrasi, kelas menengah adalah kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital. Untuk itu dibutuhkan peran para aktor digital ini sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga.

Menurut Fadjroel, aktor digital akan terus berkembang dalam perannya membangun jaringan informasi yang berpengaruh terhadap aktivitas produktif sosial, ekonomi, dan politik.

"Oleh karenanya, dalam era masyarakat digital, para aktor digital yang merupakan key opinion leader di banyak negara demokrasi ini, sangat aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik," katanya.

Fadjroel menuturkan, hal ini senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indonesia melakukan transformasi digital sebagai prasyarat transformasi ekonomi dan demokrasi digital. Menurutnya, banyak bagian dari strategi kebijakan yang perlu berpijak pada sistem dan masyarakat digital.

"Termasuk pengakuan peran kuat aktor digital sebagai jaringan informasi," tuturnya.

"Sebuah keniscayaan di era digital, para aktor digital ini menjadi pemain penting perubahan paradigma dari top down strategy ke participative strategy, di mana publik berpartisipasi aktif dalam komunikasi kebijakan," imbuhnya.

Sebelumnya, isu tentang influencer pemerintah muncul ketika banyak influencer dan artis yang mempromosikan RUU Cipta Kerja di media sosial. Mereka mempromosikan RUU Cipta Kerja yang banyak dikritik publik dengan unggahan berbayar.

Pihak istana sebelumnya telah mengklarifikasi bahwa pemerintah tak pernah mengarahkan para influencer maupun artis itu untuk mengunggah tentang RUU Cipta Kerja. Unggahan itu dinilai spontanitas dan kesadaran masing-masing.