RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Lompatan Harimau, di Kecamatan Rokan IV Koto, Rokan Hulu belum ada titik temu alias masih tertunda. 

Pasalnya, perwakilan masyarakat tempatan menolak pembangunan tersebut. Hal ini setelah diadakannya pertemuan antara Pemprov Riau dan masyarakat, Senin (24/8/2020), di Gedung Daerah Gubernuran Riau.

Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, jika masyarakat masih menolak, maka Pemprov Riau juga akan berpihak kepada masyarakat. Karena, kata Syamsuar, tidak mungkin memaksakan PSN jika masyarakat menolak. 

Sebab, lanjut dia, pembangunan proyek itu berada di lahan ratusan masyarakat yang telah menetap selama puluhan tahun. Pemerintah Provinsi Riau akan berpihak kepada masyarakat. 

"Saya tetap berpihak untuk rakyat, tidak ada kepentingan sama sekali. Kalau masyarakat menolak bagaimana mau dipaksakan. Supaya di belakang hari tidak ada penyesalan dan tidak ada konflik antara masyarakat dan pemerintah," ujar Gubri.

Sementara itu, anggota Anggota DPRD Riau dapil Rokan Hulu, Adam Syafaat, mengatakan pembangunan bendungan tersebut akan membuat desa-desa di sekitarnya tenggelam. Tidak hanya tiga desa di Cipang Raya seperti Cipang Kiri Hilir, Cipang Kanan dan Tibawan tetapi juga sampai ke Pasaman, Sumbar.

"Kami banjir saja, Pasaman juga kena. Itu tidak sampai 10 meter naiknya permukaan air, apalagi kalau 42 meter sudah pasti banyak permukiman yang tenggelam," ungkap Adam.

Sebagai wakil dari masyarakat Cipang Raya, ia meminta agar dibuat kajian lebih mendalam terutama dampak lingkungan yang bakal terjadi jika dibangun bendungan. Karena menurutnya data yang disampaikan Balai Wilayah Sungai Sumatera III tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Tolong buat kajian mendalam, karena tidak seperti faktanya atau tidak seperti apa yang kami alami. Kalau ini diteruskan maka akan ditolak masyarakat. Saya rasa bendungan tidak memiliki manfaat yang benar-benar diharapkan bagi masyarakat," tambah Adam.

Selain itu, kata dia, jika bendungan tetap dibangun, ganti rugi lahan warga yang tenggelam dikhawatirkan tidak sesuai. Apalagi ia meyakini pemerintah hanya sanggup mengganti dua hektare per keluarga. Sementara satu keluarga memiliki banyak lahan perkebunan.

Terpisah Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Sahril, menilai progres pembangunan Bendungan Lompatan Harimau belum bisa diselesaikan secara utuh. Apalagi ia menilai masyarakat masih mendapat informasi setengah-setengah terkait PSN tersebut.

"Mungkin info yang didapat masyarakat baru separuh-separuh, masyarakat hanya melihat dari sisi negatif. Padahal kalau mendapat informasi yang utuh tentu bisa melihat sisi baiknya," ujar Sahril.

Namun, kuatnya penolakan dari masyarakat membuat pihaknya ragu untuk melanjutkan. Tetapi kalau potensi yang sudah diprogramkan pemerintah pusat direbut Provinsi lain tentu sangat disayangkan.
 
"Kita punya program bagus, tentunya masyarakat menjadi tolok ukur. Namun tidak baik juga dipaksakan karena pembangunan ini intinya untuk masyarakat. Saya berkeyakinan benang kusut ini perlahan-lahan bisa kita luruskan. Mungkin saat ini, belum, tapi pelan-pelan kita akan sosialisasi," tutupnya. 

Reporter: Nurmadi

Editor : Rico Mardianto