Oleh: Ilham Mandala Anugrah
 

RIAUMANDIRI.ID - Sebagai titik sentral kebudayaan melayu, Kabupaten Bengkalis merupakan sebuah kawasan yang memiliki sumber daya alam yang tidak terbilang. Teramat kayanya, dapat dilihat dari sumbangsih yang telah diberikan oleh ‘Dapur Republik’ ini ke haribaan Indonesia. 

Selama 85 tahun lebih minyak buminya telah memberikan bantuan kepada negeri ini sehingga Indonesia masuk dalam OPEC, walau hanya dapat bertahan selama 46 tahun. Selama itu pula, bangsa ini ‘makan’ dari dapur yang dari dulu hingga saat ini bisa dibilang tidak mengalami perubahan yang berarti selain dari jalan yang terus rusak, tingkat pengangguran yang tinggi hingga masalah anak jati Sakai yang terpaksa hidup terpinggirkan dan terisolir, jauh dari kata makmur. 

Belum lagi jika flasback terkait kebakaran hutan dan lahan plus kerusakan jalan di Pulau Rupat, setiap waktu menghantui rakyat Provinsi Riau terkhusus Kabupaten Bengkalis sebagai daerah yang dipenuhi kawasan gambut. 

Masalah demi masalah seakan tidak pernah lari dari Negeri Junjungan itu, dari segala lini secara sistemik. Perluasan kebun sawit yang berada di daerah pedalaman Bengkalis, tidak menjamin bahwa negeri itu atau bahkan Provinsi Riau benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. 

Kegagalan demi kegagalan seakan tersemat tidak terpisahkan dari apa yang kita sebut sebagai unsolved problem entah sampai kapan, pertanyaan yang hanya mampu dijawab oleh pemuda dan waktu. Itu pun kalau pemudanya benar-benar sadar, bahwa negeri yang pernah menjadi sentra dari segala macam sumber daya alam itu pernah memberikan hasil bagi Republik, lantas kapankah mereka akan meraup hasil buminya? Secara berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Atau jangan-jangan oknum pemudanya pula yang ikut andil menjadi bagian yang corrupted di dalam skema korupsi yang sudah mendarah daging di Kabupaten itu. 

Selanjutnya, Jika waktu yang harus menjawab, maka dapat dipastikan bahwa masyarakatnya tidak lebih kurang jumud atau bahkan incapable untuk melakukan tindakan progresif, untuk menyelamatkan hajat hidup daerah dan diri mereka masing-masing, atau bahkan masyarakat sedang dipimpin oleh pemimpin yang salah nan tidak cakap dalam memecahkan setiap persoalan tetek bengek yang menumpuk. 

Tentu saja rakyat tidak bisa disalahkan dalam problematika yang ada di Kabupeten Bengkalis, poros dari semuanya itu harus diamini memang berasal dari pemimpin yang tidak mengerti bagaimana mengelola kekayaan rakyat, pemimpin yang bahkan mengorbankan rakyat demi kepentingan kelompoknya saja, sangat berbahaya bagi rakyat bahkan bangsa ini. Sebab, yang demikian akan menciptakan kesenjangan sosial yang pada akhirnya akan mengenyampingkan persoalan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 

Bengkalis, sebuah kabupaten yang luasnya mampu menghasilkan sumber daya alam dari minyak bumi hingga sawit, dari pajak hingga pungutan retribusi, apalah daya tingkat kemiskinan masih tinggi jika dibandingkan dengan Pekanbaru, Dumai dan Siak, menurut data Bappeda Kabupaten Bengkalis yang diterbitkan pada tahun 2019. Melihat Kabupaten Bengkalis, seakan menggelitik logika nalar, bagaimana mungkin kekayaan yang sedemikian rupa dari segala penjuru itu, tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, seakan-akan kutukan yang tidak dapat dielak. Lantas apakah gerangan inti dari segala problematika itu?

Dilihat dari kacamata apa pun, Bengkalis memang sedang dilanda krisis kepimpinan yang akut. Ketidakmampuan dalam mengelola kekayaan yang sedemikan rupa membuat para pemimpinya alpa dan absen untuk melakukan pengelolaan. Mereka tergoda untuk melakukan praktik-praktik korupsi dan kolusi entah untuk kepentingan apa, jika kesejahteraan umum rakyat yang dijadikan tujuan tentu saja hal-hal yang demikian tidak terjadi. 

Kabupaten Bengkalis dalam dua periode kepemimpinan bupatinya, telah membuat masyarakatnya malu sejadi-jadinya. Sudahlah tingkat pengangguran dan kemiskinanya yang tinggi, pemimpinnya dalam dua periode ini dikerangkeng sebab ketidakcakapan dalam memimpin, dan layak disebut sebagai pemimpin jadi-jadian dan selalu berakhir dengan kasus korupsi.

Lebih malu lagi, ketika masyarakat geger dengan infromasi media massa yang hilir mudik berdatangan, memberitakan bahwa wakil bupatinya lari berpindah-pindah hanya untuk menghindar dari tangkapan pihak berwajib. Masyarakat mengapresiasi langkah dan usaha pihak yang berwajib dalam melakukan penangkapan, namun dibalik itu semua, masyarakat Bengkalis dan Riau pada umumnya dipermalukan bertubi-tubi, bagaimana mungkin para bupati yang telah ditepung tawari itu punya ‘keberanian’ untuk berbuat dosa pada rakyat, mempermalukan rakyat, menghinakan marwah negeri melayu, menisbatkan negeri junjungan itu sebagai 'Negeri Seribu Satu Korupsi'. 

Untuk itu, perlu menjadi pembelajaran yang penting bagi masyarakat ke depannya dalam memilih pemimpin yang layak dan kredibel, yang pada proses kepemimpinanya tidak mempermalukan masyarakat dan tidak mempertaruhkan harga diri melayunya. Sudah cukup bagi masyarakat, untuk terus melihat ketidakberesan semua hal yang ada di Kabupaten Bengkalis. Sudah saatnya masyarakat berpindah untuk benar-benar mengerti dan paham bahwa sumber daya Bengkalis harus diperjuangkan dengan dipimpin oleh figur yang layak, tidak asal jadi. Sebab kemungkinan besar, ke depannya akan ada lagi figur-figur yang tersandung kasus korupsi.

Adalah wajib ke depannya bagi rakyat dalam sistem demokrasi ini untuk benar-benar melihat, memperhatikan, memahami untuk memilih ‘purnama baru’ guna menyinari kegelapan dan kesesatan kepemimpinan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis, agar rakyat tidak jadi korbannya, agar rakyat sejahtera, agar rakyat tidak perlu lagi harus bersusah-susah hati ‘dibuat aib’ dan malu oleh pemimpinnya. 

*Penulis adalah Sekretaris Umum HMI Badan Koordinasi Riau-Kepulauan Riau

Editor : Rico Mardianto