RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Veronika Koman, aktivis hak asasi manusia (HAM) yang tengah viral sebab diminta mengembalikan biaya beasiswa dari pemerintah RI sebesar Rp700 juta karena mati-matian membela Papua, mengatakan bahwa slogan NKRI harga mati tidak sesuai cita-cita yang diusung dalam UUD 1945. 

Hal itu disampaikannya dalam webinar yang ditaja Media Jubi bersama dengan 4 jurnalis sebagai narasumber lain, yaitu Dandhy Dwi Laksono, Farid Gaban, Ahmad Yunus, dan Suparta Arz pada Senin (17/8/2020).

"Kemerdekaan Indonesia tidak didapat dengan diberikan atau hadiah, melainkan direbut. Makanya bangsa kita punya visi misi akan indahnya kemerdekaan hingga diletakkan di UUD, yaitu kemerdekaaan adalah hak segala bangsa," ungkap Vero yang kini berkediaman di Australia.

"Kalau norma diletakkan di pembukaan, itu artinya landasan atau ruh dari keseluruhan isi UU tersebut, ruh dari konstitusi negara kita. Tapi kalau lalu muncul doktrin NKRI harga mati, itu kan bertentangan?" tambahnya.

Selain itu, Farid Gaban, jurnalis yang sudah mengelilingi Indonesia pada 2009 untuk liputan Ekspedisi Zamrud Katulistiwa juga menambahkan hal serupa. Menurutnya, negara adalah sebuah proses yang tidak akan pernah berhanti atau mati.

"Negara itu adalah proses menjadi, yang tidak akan pernah menjadi harga mati. Bahkan teritorial saja tidak mati," jelas Gaban.

"Dulu itu tahun 57, ada Dekrlarasi Juanda. Sebelum deklarasi itu, pada awal kemerdekaan kita cuma punya 2 juta kilometer persegi. Kemudian setelah 57, barulah naik 2,5 kali lipat, jadi 5 juta kilometer persegi," tambahnya.

Gaban melanjutkan, negara adalah dinamika, negara itu berubah-ubah. Bukan hanya teritorinya, juga politiknya. 

"Dulu awalnya Timor Timur dan Papua juga bukan Indonesia. Makanya, menjadi Indonesia itu adalah berproses, dialog yang tidak pernah berhenti," ungkapnya.

Selain itu, Dandhy Dwi Laksono menganggap slogan NKRI Harga Mati adalah upaya negara mendapatkan dukungan rakyat untuk terus melakukan eksploitasi.

"Bagi saya slogan-slogan macam NKRI Harga Mati ini adalah upaya negara mendapatkan dukungan rakyatnya agar mendukung segala sikap negara menyelesaikan permasalahan meskipun tanpa ke akar-akarnya. Misalnya, setiap negara mengirim tentara, rakyat akan mengglorifikasi bahwa ini adalah cara yang benar melawan pemberontakan. Nah, masalahnya, warga Indonesia tidak pernah mendapat informasi yang cukup untuk me-review lagi pengetahuan-pengatahuannya yang didapat dari bangku sekolah," ungkap Dandhy.

"Seperti misalnya informasi bahwa Papua baru bergabung tahun 69, bahwa Timor Leste baru bergabung tahun 75, bahwa Indonesia ternyata selama ini bisa hidup ya karena kolonialismenya terhadap Papua, bahwa ternyata slogan-slogan itu diciptakan untuk menyelamatkan eksploitasi-eksploitasi ini," tutupnya.

Reporter: M Ihsan Yurin
 

Editor : Rico Mardianto