JAKARTA (HR)- Para menteri kabinet kerja Jokowi-JK sudah bekerja hampir enam bulan lamanya. Dalam rentang waktu tersebut banyak kebijakan yang sudah diambil.

Namun muncul beberapa desakan agar kabinet kerja ini dievaluasi sebelum dilakukan reshuffle. Evaluasi para menteri ini sudah dilontarkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) beberapa hari lalu.

Pasalnya, banyak kebijakan yang miss match di antara menteri jokowi. Salah satu contoh yang terjadi adalah pencabutan revisi Peraturan Presiden tunjangan DP mobil pejabat negara.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mempersilakan jika dirinya dan para menteri lainnya dievalusi.

"Jadi ya silakan saja," ucap Rini di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4).

Rini mengklaim, selama ini para menteri kabinet kerja sudah bekerja seoptimal mungkin. Namun, jika ada pandangan yang belum puas dari apa yang dilakukan, itu diserahkan ke masyarakat.

"Ya sering kali dalam kita menyelesaikan permasalahan tidak semudah kita membalikkan tangan, tentunya memerlukan waktu tapi kita semua mengharapkan tentunya mendorong perekonomian kita lebih baik," paparnya.

Namun dalam beberapa pertemuan dengan Jokowi belakangan ini, tidak pernah menyinggung kinerja kabinet. "Tidak, tidak ada," tukasnya.(okz/ara)