Ditanya Soal Tudingan Tidak Punya RSPO dan ISPO, Pimpinan PT Serikat Putra Langsung Lari
RIAUMANDIRI.ID, PANGKALAN KERINCI - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan perwakilan masyarakat, pemerintah dan juga pihak PT Serikat Putra, di ruang rapat Komisi II, Kantor DPRD Pelalawan, Senin (10/8/2020).
Dalam RDP tersebut terungkap bahwa PT Serikat Putra sudah tidak mempunyai Sertifikasi Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Sistem Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), sejak Maret 2019 yang lalu. Selain itu juga PT Serikat Putra ternyata tidak mempunyai pola kemitraan dengan warga.
"Sertifikat RSPO dan ISPO telah kita cek ke Jakarta ternyata sudah mati sejak bulan Maret 2019," ujar Abdul Wadut yang merupakan tokoh pemuda dari Kecamatan Bandar Petalangan.
Selain itu, lanjut dia, perusahaan yang ternyata di bawah bendera Salim Group ini tidak mempunyai pola kemitraan sama sekali dengan warga masyarakat sekitarnya.
"Mereka juga tidak mempunyai kemitraan dengan pola koperasi kredit primer anggota (KKPA) antara petani kelapa sawit dan perusahaan," ungkapnya dengan suara lantang.
Mendapat cercaan dan pertanyaan yang menjurus panas terlihat pihak perusahaan tidak siap dengan keputusan. Akibatnya RDP tersebut ditunda untuk memberi waktu perusahaan menjawab seluruh pertanyaan dan kesepakatan yang telah dibuat.
"Kalau tidak dipenuhi kesepakatan yang dibuat oleh pihak perusahaan kita akan kembali memanggil para pihak untuk kembali duduk membicarakannya," jelas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Syafrizal dalam rapat tersebut.
Terkait dengan masalah limbah perusahaan yang meluber hingga memasuki Sungai Kerumutan, dia menyebutkan bahwa itu merupakan wewenang Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
"Kita serahkan ke DLH karena mereka yang berkompeten dalam melihat dan memastikan seluruh permasalahan yang terkait dengan limbah perusahaan," jelasnya.
Ketika pihak PT Serikat Putra yang diwakili Head Engineering JD Saragih dikonfirmasi usai RDP terkait dengan tudingan tokoh pemuda yang menyebutkan RSPO dan ISPO serta pola KKPA yang tidak ada di perusahaan, langsung berlari meninggalkan wartawan yang memburunya untuk klarifikasi RDP.
"Dia langsung naik ke mobilnya, terlihat ia seperti ketakutan," kata Saharuddin salah seorang perwakilan warga di depan gedung DPRD.
Reporter: Anton
.jpg)
