RIAUMANDIRI.ID, Pangkalan Kerinci - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pelalawan, Riau bersama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) menggelar penerangan hukum yang berorentasi pada aspek hukum pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan desa bebas korupsi bagi Kepala Desa (Kades) di Tiga Kecamatan yakni Kecamatan Langgam, Bandar Seikijang dan Pangkalan Kerinci, bertempat di Aula DPMD, Selasa (28/7/2020).

Kegiatan ini dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, Nophy T Suoth, Kepala DPMD Zamur Das, Kasi Intel Kejari Pelalawan, Sumriadi, Kasi Datun dan beberapa Pegawai dari Kejaksaan Negeri Pelalawan, Kepala Cabang Pembantu BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Kerinci Deni Pane.

Dalam kesempatan itu, Kajari Pelalawan Nophy T Suoth menyampaikan tindakan korupsi akibat dari adanya kesempatan, keserakahan, kebutuhan serta pengungkapan yang tidak transparansi.

"Seharusnya ada bagian yang bertanggung jawab terhadap keuangan yang transparansi dan terbuka," ujarnya.

Kata Ia lagi, monopoli untuk mencari keuntungan pribadi, kekuasaan yang disalahgunakan dan juga keserakahan dapat menyebabkan lupa diri sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

"Setiap Kepala Desa harus memiliki pendamping yang menguasai hukum dan aturan dan bersikap profesional disertai Integritas serta tidak mau melaksanakan yang bertentangan dengan hukum," terangnya lagi.

Masih kata Kajari yang juga mantan jurnalis ini, di sinilah perlunya diadakan pengawasan, serta pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab tepat guna, sasaran, dan tidak mubazir.

"Semua harus terprogram dengan baik sehingga tidak menimbulkan celah untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum," katanya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Kerinci Deni Pane, menyampaikan betapa pentingnya mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi warga desa.

"Kaitannya dengan desa adalah telah banyak perangkat maupun tenaga kerja, baik sukarelawan yang belum ikut sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi lewat kegiatan seperti inilah kita sosialisasikan mengenai program BPJS Ketenagakerjaan tersebut," terangnya mengakhiri.

Reporter: Anton

Editor : Nandra F Piliang