RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru, Firdaus berkali-kali mengklaim bahwa Riau, khususnya Pekanbaru mendapat pujian dari berbagai pihak dalam penanganan pandemi Covid-19. Sehingga kini Pekanbaru sudah dikategorikan zona kuning.

Menanggapi itu, Pengamat Publik, Rawa El Amady mengatakan, klaim Firdaus omong kosong. Pujian-pujian tersebut tidak terbukti di lapangan.

"Yang jelas, pengumuman Presiden Jokowi kemarin, Riau tak masuk. Riau enggak terhitung sebagai provinsi yang punya standar penanganan Covid-19 yang baik. Artinya, wali kota mengada-ada kalau bilang Pekanbaru dipuji. Omong kosong itu. Kalau dipuji, harusnya Riau yang barometernya Pekanbaru masuk dalam pengumuman presiden," ungkap Rawa kepada Riaumandiri, Kamis (16/7/2020).

Rawa juga mempertanyakan standar pujian yang diklaim wali kota. Menurutnya, ada banyak masalah dalam penanganan Covid-19 di Pekanbaru, Salah satunya PSBB.

"Yang memuji itu siapa? Kalau orang-orang di belakang dia saja yang memuji iyalah. Memangnya apa yang kita rasakan dalam penanganan Covid-19 ini? Sedang PSBB saja bermasalah. Dilaporkan ke polisilah, inilah, itulah. Kita kan juga punya feeling sendiri, apa sih yang dibuat pemeritah? Malah di Pekanbaru ini yang aktif justru masyarakat, organasi masyarakat yang sibuk. Pemerintahnya enggak tahu," jelasnya.

"Sekarang di tingkat RT saja, yang diajukan bantuan 100, yang turun cuma 29. Kena potong lagi 50 ribu. Jadi kayak gimana sih mau menilai sampai bisa dipuji-puji? Yang memuji itu siapa?"

Dilansir dari Kompas, Presiden Jokowi mengapresiasi 5 daerah yang dianggap baik dalam penanganan Covid-19, yaitu Yogyakarta, Bangka Belitung, Aceh, Sumatra Barat, dan Gorontalo.

"Saya mengapresiasi kerja provinsi-provinsi, Bapak Ibu sekalian para gubernur, dan dalam penanganan Covid-19, ini dari seluruh parameter yang kita miliki memang DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) yang paling baik. Bangka Belitung, juga masuk, ini yang lima besar yang baik. Bangka Belitung, Pak Gub (Gubernur) Aceh juga masuk, yang ketiga. Sumbar (Sumatera Barat) juga masuk, dan Gorontalo. Ini dengan parameter yang dimiliki Gugus Tugas (Percepatan Penanganan Covid-19)," ujar Jokowi pada Rabu (15/7/2020).

Selain itu, Ketua Komisi I DPRD Riau, Ade Agus Hartanto meminta pemerintah tak terbuai oleh pujian-pujian. Menurutnya masih banyak hal-hal yang harus segera disikapi, salah satunya pengaturan ketertiban protokol kesehatan masyarakat.

"Secara umum Riau memang landai tingkat penularan Covid-19. Namun bukan berarti kita hanyut dalam pujian-pujian itu. Ini masih kita lihat orang di keramaian tapi tidak menggunakan masker. Artinya, standar penanganan Covid-19 kita masih kurang. Makanya pemerintah kota dan kabupaten kota lainnya harus bersikap," jelasnya.

"Yang tren sekarang kan tempat-tempat itu hanya menyediakan, tapi tidak mewajibkan. Artinya, dia punya alat pengukur suhu tubuh tapi tidak digunakan, orang tidak pakai masker juga dimaklumi, disediakan tempat cuci tangan tapi tidak mengharuskan orang mencuci tangannya, dan sebagainya. Dan sampai sekarang saya coba masuk-masuk ke tempat keramaian, ke kedai kopi, tidak semua menyediakan handsanitizer. Harusnya itu ada," tambahnya.

Reporter: M Ihsan Yurin

Editor : Nandra F Piliang