RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai melakukan evaluasi terhadap seluruh Aparatur Sipili Negara (ASN) di seluruh Indonesia, termasuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Setelah mendapatkan informasi dan masukan dari masyarakat, banyak ASN yang tidak bekerja dengan baik, terutama dalam pelayanan publik.

Direktur Kinerja ASN BKN Pusat, Neny Rochyani mengatakan, sesuai dengan mandat Undang-undang ASN, di mana pegawai harus bekerja sesuai dengan kualitas, kompetensi dan kinerja. Dan selama pandemi ini banyak pegawai yang melakukan kerja di rumah atau work from home, sehingga perlu pemantauan terhadap seluruh pegawai.

“ASN itu sesuai dengan undang-undang harus sesuai kualitas, kompetensi dan kinerja. Nah kita harus melakukan evaluasi kinerja PNS. Kan banyak sekali tuh yang mengatakan PNS itu tidak berkinerja dan sebagainya,” ujar Neny, usai mengadakan rapat terbatas bersama Kepala BKD Riau, Ikhwan Ridwan, di Kantor BKD Riau, Rabu (15/7/2020).

“Kenapa kita mendorong PNS kita berkinerja, ujungnya adalah layanan publik. Supaya layanan publik kita kepada masyarakat bisa lebih baik. Jadi untuk bisa meningkatkan kinerja PNS kami melakukan pembinaan-pembinaan diwilayah-wilayah di sleuruh Indonesia, tapi belum semua,” jelas Neny.

Ditambahkan Neny, agar bisa PNS tersebut perlu melaporkan penilaian kinerjanya, dan pihaknya sudah membangun sistem informasi kinerja PNS yang terintegrasi dengan data base BKN secara nasional. Sehingga para pegawai yang selama ini melakukan kerja tidak sesuai yang diharapkan akan terpantau.

“Provinsi Riau termasuk salah satu pilot projek, dalam pembangunan sistem informasi itu. Kita harapkan kalau Provinsi Riau telah menerapkan sistem informasi kinerja PNS itu maka kita harapkan wilayah-wilayah yang ada disekitar provinsi Riau, nanti bisa melakukan belajar ke Provinsi Riau,” jelasnya.

“Riau ini masuk dalam bagian dari terobosan-terobosan kami bisa memantau PNS nya. Kita dalam kinerja PNS itu ada tanggungjawab, PNS itu melakukan perencanaan kinerja dan atasannya langsung memonitor kinerja dari PNS,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakannya, aplikasi pematauan kinerja oleh Pemprov Riau ini bakal menjadi percontohan Kabupaten Kota lainnya. Setelah jalannya aplikasi di Provinsi Riau dan berhasil, barulah akan diterapkan dengan daerah lain. Sejauh ini Provinsi lain yang telah menjalankan selain dari pulau Jawa, di Sumatra yang menjalankan, Jambi, Sumsel, dan Sumbar.

“Nah kalau ada aplikasi akan lebih memudahkan. Ini kan image juga dengan pandemi ini di mana pegawai kita yang masih sebagain besar bekerja di rumah. Kalau dia tidak dipandu maka dia akan stay at home di rumah tanpa bekerja,” katanya.

“Dengan adanya aplikasi ini sudah ada sistem ini di mana saja bekerja, di mana saja tempatnya dia akan bisa bekerja, jadi work from any where. Mau bekerja di hotel mau kerja di mana yang penting dia mau bekerja dan bisa melaporkan kinerja kepada atasan. Tetap dipantau melalui aplikasi yang akan diterapkan ini,” tegasnya.

Sementara itu, kepala BKD Riau, Ikhwan Ridwan, mengatakan, pemprov Riau telah menjalankan program ini dan akan menjalankannya sesuai dengan arahan. Dan Pemprov akan menjadi percontohan Kabupaten lainnya, untuk lebih meningkaykan kinerja pegawai.

“Segera akan kita jalankan aplikasi ini, dan ini sangat bagus bagi kita terutama dalam memantau kinerja pegawai yang bekerja di luar atau stay at home maupun stay at eny where. Sejauh ini kita juga sudah menjalankannya dan pegawai melaporkan kinerjanya kepada pimpinan,” kata Ikhwan.

Reporter: Nurmadi

Editor : Nandra F Piliang