RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempersilakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merombak susunan kabinet alias reshuffle. Menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. 

Dia menegaskan, partainya tetap akan menjadi pihak yang berada di luar pemerintahan.

"Pak Jokowi mau reshuffle monggo, kita serahkan kepada Jokowi. PKS oposisi, kita akan awasi biar publik mendapatkan haknya. PKS Insya Allah konsisten oposisi," ujar Mardani Ali Sera dalam diskusi Menanti Perombakan Kabinet, Sabtu (4/7/2020).

Mardani menunggu sikap nyata Jokowi terkait tindak lanjut atas pidatonya di sidang kabinet tersebut. Mardani menyebut wajar jika Jokowi geram melihat kinerja para pembantunya tersebut.

"Wajar juga Pak Jokowi marah. Tapi sebetulnya yang bikin Pak Jokowi marah Pak Jokowi sendiri. Karena ketika pemerintahan periode kedua dibentuk," kata dia.

Lebih lanjut, Mardani menilai ada tiga sudut pandang ketika Jokowi berpidato yakni, dari segi aktor, sistem, dan kultur. Dari sudut aktor, kata Mardani, wajar jika Presiden Jokowi marah terhadap menterinya.

"Karena ketika pemerintahan periode kedua dibentuk saya sudah mengusulkan agar Kementerian tidak 34. 20 sampai 25 itu sudah maksimal. Jangankan antar-kementerian antar-dirjen saja sinergi dan kolaborasinya kadang-kadang susah," kata dia.

Mardani mengusulkan agar Presiden Jokowi merampingkan struktur pemerintahan, sejalan dengan adanya wabah Covid-19. Ia menilai ada beberapa kementerian yang bisa disatupadukan untuk saat ini.

"Misalnya gini, Kementerian Pertanahan Kementerian Energi dengan Kementerian PUPR itu bisa disatukan. Itu infrastruktur akan luar biasa sekali. Lalu Kementerian Sosial disatukan dengan Kemendagri. Ini akan membuat Pak Jokowi punya pembantu yang powerfull dan anggarannya besar. Berani enggak Pak Jokowi," kata dia. 

Sumber : merdeka.com

Editor : Rico Mardianto