RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan penyebab banyaknya kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Modal selangit untuk menjadi kepala daerah, disebut menjadi keladi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Ia mengaku menerima informasi ongkos untuk maju menjadi kepala daerah setingkat bupati mencapai Rp30 miliar.

"Teman-teman menjadi bupati itu membutuhkan Rp20 sampai Rp30 miliar. Wali Kota pasti lebih lagi, bagaimana dengan gubernur," ujar Tito dalam webinar, Sabtu (20/6/2020).

Dia menyebut, tak heran jika ada kepala daerah yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun penegak hukum lainnya. 
Menurut dia, rata-rata kepala daerah yang maju dengan modal puluhan miliar itu akan berusaha mengembalikan modal selama menjadi kepala daerah.

"Nah karena perlu modal, akibatnya apakah calon kepala daerah betul-betul siap untuk mengabdi, berkorban, mengeluarkan segala biaya modal dan lain-lain dan setelah terpilih betul-betul bebas dari korupsi, dan melupakan uang yang menjadi modal," kata Tito.

Beberapa kepala daerah menurut Tito tidak mau merugi mengeluarkan biaya besar namun, tak mendapatkan apa-apa. Apalagi, jika kepala daerah hanya mengandalkan gaji dan tunjangan, apakah cukup untuk mengembalikan modal yang mencapai Rp 30 miliar tersebut.

"Takutnya dia tidak mau rugi, untuk mengembalikan modal. Saya tidak heran kepala daerah kena OTT, atau terlibat korupsi," kata Tito.

 

Sumber : Liputan6.com

Editor : Rico Mardianto