PEKANBARU (HR)-Sejumlah fraksi di DPRD Riau menilai, kinerja Pemprov Riau selama tahun 2014 lalu tidak maksimal. Akibatnya, masih banyak ditemukan kekurangan yang harus dibenahi secepatnya.  

Pandangan itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD Riau yang mengagendakan pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubri tahun 2014, di Gedung DPRD Riau, Senin (6/4).

Seperti dituturkan juru bicara Fraksi PAN, Musyafak Asikin, roda pembangunan selama tahun 2014 dinilai sangat lambat berputar. Sehingga realisasinya masih jauh dari harapan.

"Kita prihatin melihat jalannya pemerintahan. APBD 2014 sekitar Rp8,8 triliun yang terealisasi hanya Rp5,6 triliun saja. Itupun banyak belanja tidak langsung. Artinya banyak program yang tidak berjalan," ujarnya.

"Gagalnya kepala daerah melaksanakan kegiatan dan pembangunan yang dibiayai APBD Riau 2014 telah menyebabkan program prioritas pembangunan Pemprov tidak berjalan baik,” tambahnya.

Pogram prioritas yang dimaksud seperti peningkatan SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi daerah dan pemantapan birokrasi daerah. Akibatnya, roda perekonomian yang tidak berjalan maksimal.

Fraksi PAN juga menyayangkan program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat, banyak yang tidak terealisasi. Seperti, di pembangunan jalan, rumah layak huni, dan pembangunan desa yang tidak terlaksana maksimal dirasakan masyarakat. “Semoga apa yang terjadi di tahun 2014, tidak lagi terjadi di tahun 2015 ini,” tutupnya.

Penilaian serupa, juga datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Seperti diungkapkan juru bicaranya, Sugeng Pranoto, selama tahun 2013-2014, telah terjadi penambahan penduduk di Riau. Namun kondisi itu tidak dibarengi dengan berkembangnya ekonomi.

"Jumlah penduduk Riau tahun 2013 mencapai 6.125.000 jiwa kemudian tahun 2014 bertambah menjadi 6.188.000 jiwa. Artinya, ada kenaikan sebanyak 63.000 jiwa. Hal ini harus dicermati dengan baik. Karena pertambahan penduduk ini juga akan disertai beragam permasalahan, mulai dari pendidikan, ekonomi, perumahan dan lainnya," ujarnya.

Selain itu, perhatian sektor pertanian juga dinilai masih rendah. Karena itu, Gubri diingatkan untuk meningkatkan perhatian terhadap sektor ini. "Pertumbuhan di sektor pertanian hanya sebanyak 6,3 persen. Ini masih kalah dibanding sektor konstruksi yang mencapai 8,5 persen dan jasa sebanyak 12,8 persen. Kita harapkan sektor pertanian lebih ditingkatkan lagi," tambahnya.

Berkaitan dengan pendapatan daerah, pihaknya menilai ada yang sudah mencapai target. Namun, hal tersebut tidak diiringi dengan pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, BUMD yang diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah malah masih sangat sedikit.

"Berkenaan dengan pendapatan daerah juga melewati target yang ditetapkan sebelumnya. Tapi, pendapatan ini tidak diikuti kontribusi dari BUMD yang ada. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan dan perombakan khususnya bagi BUMD yang tidak bagus," paparnya.

Sementara itu, ketua DPRD Riau Suparman menilai memang banyak kendala yang terjadi. Namun kendala itu diharapkan mampu memotivasi untuk mendongkrak roda perekonomian Riau ke depan. "Kendala memang ada. Apa yang disampaikan fraksi semua merupakan harapan. Adanya beberapa kendala itu jangan jadi alasan untuk mundur. Tapi jadikan itu untuk memacu lajunya roda pembangunan di Provinsi Riau," harapnya.

Menanggapi hal itu, Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, menerima apa yang disampaikan oleh fraksi di DPRD Riau melalui paripurna pandangan terhadap LKPJ Riau 2014. Menurutnya, apa yang disampaikan Dewan bisa diterima, walaupun ada kritikan dan masukan bagi Pemprov Riau.

"Ada yang mengapresiasi, ada juga yang mengkritiki. Tapi itu semua kita terima dan kita tampung. Ke depan akan diperbaiki di tahun 2015 ini," ujarnya usai paripurna. (nur)