RIAUMANDIRI.ID, BANDUNG – Surat berkop DPRD Jawa Barat yang merekomendasikan seorang calon siswa agar diterima di sekolah negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), beredar dan membuat geger.

Di dalam surat yang ditujukan kepada salah satu sekolah SMK negeri di Jabar itu, anggota dewan yang diketahui berasal dari Fraksi Golkar itu merekomendasikan nama seorang siswa, beserta dengan akun PPDB dan asal sekolah.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya mengatakan rekomendasi tersebut tidak akan mempengaruhi proses penerimaan peserta didik baru di SMK tersebut. Pasalnya, sejauh ini panitia PPDB telah menetapkan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

"Kalau kita semuanya sesuai ketentuan jadi sudah ada persyaratan dan sudah ada mekanisme yang sudah ditentukan, kalaupun ada (kejadian tersebut), ya kita lihat ketentuannya saja," kata Wahyu, Jumat (12/6/2020).

Wahyu mengatakan, andaikata calon siswa tersebut masuk kualifikasi nilai dan bisa bersaing tentu itu tidak akan menjadi masalah. Namun, berbeda jika yang terjadi adalah hal sebaliknya.

"Artinya kita juga harus melihat, misalnya apakah dia (calon siswa) bersaing di SMA/SMK yang dituju? kalau tidak bisa bersaing, kita tidak bisa memfasilitasi hal seperti itu, jadi kita serahkan kepada mekanismenya saja," ujar Wahyu.

Inti dari surat tersebut merekomendasikan salah satu calon siswa untuk bisa diterima di sekolah negeri pada tahun ajaran 2020-2021. Rekomendasi itu mengatasnamakan anggota Komisi V DPRD Jabar, atau yang menangani isu pendidikan.

Anggota kelompok ahli Satgas Saber Pungli Jawa Barar Iriyanto mengaku mengetahui adanya surat berkop DPRD Jabar. Dia kecewa dengan adanya surat itu yang mengindikasikan masih adanya 'permainan' titip menitip siswa saat PPDB.

"Saya dapat suratnya. Nggak tahu dari mana surat itu. Seandainya surat itu benar, maka saya mewakili Saber Pungli Jabar sangat kecewa," ucap Iriyanto kepada detikcom, Jumat (12/6/2020).

Iriyanto kecewa sebab sejak sebelum PPDB ini berlangsung, DPRD Jabar sudah melakukan rapat bersama dengan Satgas Saber Pungli. Dalam rapat itu, kata Iriyanto, DPRD Jabar justru menolak dan tidak akan memberikan bentuk rekomendasi agar siswa diterima di sekolah tertentu.

"Jadi kalau misalkan mau seperti ini, rapatnya pura-pura saja, hanya sandiwara. Jadi saya waktu di DPRD itu mewakili Saber Pungli, itu ada Disdukcapil, Kepala Dinas Pendidikan dan ada Yansos itu sepakat ketika itu (tidak ada rekomendasi siswa), jadi ternyata sepakat untuk tidak sepakat. Sepakat di dalam forum tapi dalam hatinya tidak sepakat. Kecewa kita. Di satu sisi Saber Pungli digandeng untuk menertibkan pelaksanaan PPDB, tapi di sisi lain dirusak oleh yang menggandengnya sendiri," tuturnya.

"Kalau memang mau begini, nggak usah rapat. Kalau memang mau seperti ini nggak usah kunjungan ke daerah-daerah. Sudah diam saja, nanti titipkan satu-satu. Itu kan yang kasihan sekolah, tidak diikuti (rekomendasi) ini dari anggota dewan yang terhormat, diikuti yang kena risikonya di kemudian hari kepala sekolah," kaya Iriyanto menambahkan.

Sumber : detikcom

Editor : Nandra F Piliang