SIAK (HR)- Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2014 kepada DPRD Siak, Fraksi PAN Plus memandang masih banyak yang salah dalam LKPJ dan patut di pertanyakan.

Salah satu yang dipertanyakan Fraksi PAN Plus mengenai hasil audit PT Permodalan Siak (Persi). PAN melihat dari penyaluran kreditnya, masih ditemukan adanya kredit yang tidak tepat sasaran di lapangan.

"Tentunya dalam hal ini perlu dilakukan pengauditan oleh pihak yang berkompeten, sehingga dapat memastikan arah kebijakan terhadap penyaluran modal di PT Persi," tegas Sujarwo, juru bicara fraksi PAN Plus saat menyampaikan pandangan umum partainya di rapat paripurna DPRD Siak kemarin.

Sujarwo memaparkan, dari 287.079 hektare lahan sawit yang di kelola PT Persi sejak tahun 2007, telah disalurkan kredit sebesar Rp393 miliar. Piutang dan kredit di tangan masyarakat sebanyak 220 miliar. Namun PT Persi sebagai pihak ketiga yang mengelola kebun ditemukan adanya lahan yang tidak pernah dipanen dan dibayarkan kepada masyarakat.

"Apabila telah dilakukan audit oleh pihak independen, tentunya pemerintah daerah harus menyampaikan hasilnya kepada DPRD Kabupaten Siak," tandasnya.

Menurut Sujarwo, tidak adanya laporan hasil audit, tentu menjadi teka-teki terkait hasil panen kebun sawit. Selain itu, penyaluran kredit tersebut samapi kapan diselesaikan. Karena secara sah belum dipastikan kapan dan berapa masyarakat membayar kreditnya. Padahal kebun sawit telah berusia 10 tahunan.

"Dalam usia kebun sawit yang 10 tahun, tentu telah berproduksi cukup baik. Namun sejauh ini tidak juga jelas berapa petani yang sudah bayar kreditnya. Karena masih terdapat petani yang belum menerima hasil kebun," terusnya.(ali)