RIAUMANDIRI.ID, SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak bersama Kabupaten/Kota lainnya, mengikuti rapat koordinasi dengan KPK Wilayah Provinsi Riau melalui Vidio Conference (Vidcon) terkait penanganan Covid-19, Selasa (19/5/2020). 

Di awal sambutannya, Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK Budi Waluya mengatakan, KPK saat ini concern dalam memantau penanganan Covid-19.

"Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, sangat mengganggu kehidupan dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah diharuskan untuk membuat anggaran untuk menangani kasus Covid-19 tersebut," kata Budi.

Selaku salah satu lembaga untuk memberantas Korupsi, KPK mengingatkan agar tidak ada yang salah dalam mengelola anggaran tersebut.

"Kami mengingatkan agar dalam pelaksanaan penanganan Covid-19 jangan sampai ada yang salah kaprah, khususnya dalam masalah anggaran. Seperti mengambil keuntungan, dan menerima gratifikasi dari penyedian anggaran, penyerahan bantuan harus tepat sasaran, dan penyelewengan dalam penyerahan bantuan," ucapnya.

Di awal penjelasannya, Penjabat Sekretaris (Pj) Daerah Kabupaten Siak Jamaluddin mengatakan, Kabupaten Siak telah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bersama dengan 4 Kabupaten lainnya. PSBB di Siak dimulai dari tanggal 14 Mei hingga 28 mei 2020. 

Untuk data kasus Covid-19 di Kabupaten Siak, lanjutnya, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) 4009 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 53 orang, dengan rincian sedang dirawat 5 orang, meninggal 8 orang, sembuh 39 orang, positif dan sembuh 1 orang. 

"Terkait bantuan sosial, dengan dilaksanakannya PSBB di Kabupaten Siak, Pemerintah Provinsi Riau memberikan bantuan keuangan kepada daerah yang melaksanakan PSBB sebesar 300.000/KK. Akan tetapi sampai saat ini, bantuan keuangan dari Provinsi masih dalam tahap pencairan," jelas Jamaluddin. 

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Siak juga memberikan bantuan berupa sembako sebesar 200.000/paket dengan jumlah penerima 16850 KK, dan sudah dicairkan di 13 Kecamatan. 

"Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, dari 122 desa se-Kabupaten Siak, baru 115 desa yang dicairkan dan akan terus berjalan bagi desa yang belum dicairkan. Jumlah KK yang sudah menerima BLT desa ini 15634 KK, dan alhamdulillah tidak ada kendala dalam proses pelaksanaan, sehingga masyarakat bisa langsung merasakan bantuannya", ucap Pj Sekda Siak itu, diruang Live Room, kantor Bupati Siak. 

Masih kata Jamaluddin, Pemerintah Kabupaten Siak melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Siak, telah menerima beberapa bantuan dari pihak ketiga, baik dari perusahaan swasta, BUMD, BUMN, termasuk organisasi masyarakat yang peduli terhadap penanganan Covid-19 di Kabupaten Siak. 

"Bantuan dari pihak ketiga ini, awalnya kami berikan langsung ke pdp yang di isolasi selama 14 hari, karena awalnya Pemda belum ada sumber dana. Kemudian kami juga berikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 yang tidak bisa dimasukkan di beberapa bantuan seperti bantuan dari BLT Pusat, Sembako Kabupaten, maupun BLT desa. Karena batuan tersebut membutuhkan Nomor Induk Keluarga (NIK), ada masyarakat yang belum mempunyai NIK," kata Jamal. (Infotorial)

Editor : Darlis Sinatra