RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengkaji pemberlakuan pengurangan pembatasan sosial diawali dari sektor transportasi. IDI meminta pemerintah hati-hati dalam membuat aturan.

"Saya juga nggak setuju dilonggarkan, pesawat terbang semuanya diperbolehkan, tetapi pertimbangan pemerintah juga tidak mudah, artinya kalau diteruskan PSBB secara mutlak keadaan ekonomi ambruk, ekonomi ambruk nanti bagaimana kalau dilonggarkan, nanti pada tertular meninggal jadi kaya buah simalakama. Intinya menurut saya, apa pun kebijakan itu PSBB yang masih berlaku harus ketat," ujar Ketua Dewan Pertimbangan IDI Zubairi Djoerban saat dihubungi, Ahad (17/5/2020).

Menurut Zubairi, jikalau pemerintah ingin melakukan pelonggaran pembatasan sosial di transportasi harus mempersiapkan aturan yang ketat. Pemerintah juga harus memikirkan langkah ke depannya agar tidak ada lagi penyebaran Covid-19 saat aturan ini mulai berlaku.

"Sebetulnya kalau bikin peraturan, oke sekarang dibebaskan bus, pesawat, kereta api, maka yang penting peraturan pelaksanaannya, jadi begitu membuat peraturan yang bisa menyebabkan kerumunan harus diantisipasi," katanya.

Dia pun mencontohkan semisal Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), agar tidak penularan ketika dilonggarkan pembatasan sosial transportasi, pemerintah harus menyiapkan sosialisasi bahaya penyebaran Corona dalam bandara. Dia juga mengusulkan agar ada rapid test bagi masyarakat yang sedang berkerumun di tempat transportasi.

"Misalnya Soetta harus diberi tahu, disiapkan, kemudian masyarakat juga disiapkan, dan rapid test justru suatu kesempatan karena masyarakat sudah terlanjur kumpul, ya sudah rapid test sekalian, jadi mestinya rapid test dikerjakan di semua bandara, atau terminal bus, stasiun kereta api," jelasnya.

Selain itu, Zubairi juga mengingatkan warga agar waspada dengan tradisi pulang kampung atau mudik di tengah pandemi Corona ini. Dia juga berpesan agar pemerintah mau belajar dari pengalaman-pengalaman negara lain ketika melonggarkan lockdown atau PSBB.

"Terus terang masalah mudik, pulang kampung ini agak spesifik Indonesia, karena kita bisa meledak bahaya, jadi negara lain kan nggak ada tradisi ini, hanya Indonesia. Padahal kita tahu Singapura sudah dikunci habis, tapi kemudian ada klaster baru dari pekerja migran Bangladesh sehingga Singapura jadi negara paling tinggi positif di Asia Tenggara, padahal penduduknya hanya 7 juta, demikian juga klaster baru di Korsel, China, walaupun sedikit tapi ada gelombang baru sedikit-sedikit," ucapnya.

"Jadi intinya hati-hati pesan pertama, kedua belajarlah dari negara lain, kemudian kalau kebijakan ini kan harus dimonitor, dan dievaluasi, begitu muncul (klaster) lagi, jadi harus segera berani mencabut peraturan itu," imbuhnya.

Dia juga bicara kemungkinan pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia hingga Desember 2020. Menurutnya, itu akan terjadi jika setiap kebijakan memutus mata rantai COVID-19 tidak dijalankan dengan baik.

"Kayaknya kalau melihat gini masih panjang Indonesia untuk bebas COVID, kan kalau penelitian Singapura kita kan September (berakhir pandemi), kalau begini bisa Desember, hati-hati akhir pandeminya. Tapi, setiap kebijakan ada konsekuensi baik maupun kurang baik, selama ini disadari betul, dimonitor, dan tidak malu untuk mencabut lagi kalau misal berdampak buruk, walaupun kurang sreg (setuju), ya oke lah," tutur Zubairi.

Diketahui, pemerintah mulai mempertimbangkan pemberlakuan pengurangan pembatasan sosial diawali dari sektor transportasi. Pertimbangan uji coba ini khususnya di jalur penerbangan.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan bahwa pengurangan pembatasan sosial tidak dapat diartikan sebagai sebuah pelonggaran. Menurutnya, meskipun pembatasan sosial dikurangi, aturan protokol kesehatan harus tetap dijalankan, bahkan diperketat.

"Pengurangan pembatasan di bidang perjalanan, salah satu aspek yang diujicobakan. Ini jadi taruhan apakah nanti kita akan lakukan untuk di sektor-sektor yang lain," ujar Muhadjir dikutip dalam laman resmi kemenkopmk.go.id, Minggu (17/5).

Sumber : Detikcom

Editor : Mohd Moralis