RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menilai, kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan, membebani rakyat yang mengalami kesulitan ekonomi karena penyebaran virus corona tak kunjung reda.

Andre menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya telah membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS dalam Perpres No.75/2019. Dia menilai, pemerintah kurang sensitif terhadap persoalan yang dihadapi negara belakangan ini.

"Rakyat lagi susah. Kenapa iuran BPJS dinaikkan? Pemerintah kurang peka," kata Andre, Jumat (15/5/2020).

Andre pun menyarankan agar Presiden Jokowi memecat jajaran direksi BPJS yang mengusulkan kenaikan iuran di saat rakyat sedang susah.

"Saran saya, Pak Jokowi, tolong pecat Direksi BPJS kesehatan yang meminta kenaikan di saat rakyat lagi susah akibat wabah Covid-19,” kata Andre.

Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini meminta pemerintah pusat tidak membuat kebijakan yang menyusahkan rakyat.

"Tolong jangan bikin kebijakan yang membuat rakyat semakin susah," tegasnya.

Terpisah, Waketum Gerindra Arief Poyuono menyayangkan langkah pemerintah menaikkan harga iuran BPJS. Pasalnya, perekonomian masyarakat sedang menuju peningkatan kemiskinan secara nasional. Ada yang di-PHK, gajinya dipotong dan dipecat tanpa gaji.

"Serta banyaknya sektor sektor usaha UKM yang bangkrut, ini kok malah iuran BPJS Kesehatan dinaikan, di mana ya pemikiran waras pemerintah ini," ujar dia.

Menurut dia, banyak warga miskin yang kewalahan membeli beras. Apalagi harus membayar iuran BPJS yang naik.

"Saya sependapat dengan AHY (Agus Harimurti Yuhoyono, Ketum Demokrat) mengkritik keras kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena memang defisit dana BPJS kesehatan itu diakibatkan banyak yang bocor dikorup," tuturnya.
 

Sumber : Merdeka.com

Editor : Rico Mardianto