RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Partai Demokrat (PD) mengkritik pemerintah karena memikirkan pelonggaran aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Waksekjen PD Irwan menilai hal yang membuat masyarakat stres bukan kebijakan PSBB, melainkan ketidakmampuan negara menjamin biaya hidup masyarakat selama pembatasan.

"Logika Mahfud terkait PSBB bikin masyarakat stres itu keliru besar dan terlalu dibuat-buat. Justru kebalikannya, PSBB itu sangat longgar dan tidak tegas. Makanya pasien positif dan yang meninggal terus bertambah karena masyarakat masih bebas beraktivitas," kata Irwan kepada wartawan, Ahad (3/5/2020).

"Seharusnya pemerintah malah memperketat PSBB dengan aturan di bawahnya karena regulasi PSBB tidak ada sanksi tegas, bersifat imbauan, sehingga tidak efektif. Jika pun ada masyarakat yang stres, bukan karena PSBB, tetapi karena biaya hidupnya selama dibatasi tidak dijamin oleh negara," imbuhnya.

Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya mengatakan pemerintah menyadari masyarakat akan mengalami stres jika terlalu dikekang. Karena itu, sebut Mahfud, pemerintah saat ini sedang memikirkan pelonggaran PSBB.

Menurut Irwan, wacana pelonggaran PSBB membuktikan bahwa pemerintah tidak serius memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Bahkan ia menilai pemerintah cenderung meremehkan.

"Pemerintah memang dari awal tidak pernah serius tangani COVID-19. Amburadul dari awal. Parameter melihatnya sangat mudah. Di awal meremehkan COVID-19, malah menggenjot kunjungan wisata, bahkan dengan subsidi APBN 2020. Kemudian saat di awal Maret ada yang positif, kemudian ada yang meninggal, opsi yang dipilih justru PSBB bukan karantina wilayah alias lockdown," papar Irwan.

"Lihat saja aturan PSBB dan turunannya oleh pemerintah, semuanya tidak jelas dan multi tafsir. Pemerintah sangat terlihat lebih mementingkan ekonomi dan penyelamatan kekuasaan dibanding menyelamatkan rakyat Indonesia," sebut dia menambahkan.

Anggota Komisi V DPR RI itu menegaskan tidak ada masyarakat yang ingin terinfeksi virus Corona. Namun, saat ini, sebut dia, permasalahan ada di pemerintah pusat karena lebih mempedulikan penyelamatan ekonomi daripada masyarakat.

"Semua pastinya ingin ikut anjuran pemerintah. Tetapi masalahnya ada di pemerintah pusat. Mereka (pemerintah pusat) hanya peduli penyelamatan ekonomi. TKA (tenaga kerja asing) China terus masuk, moda transportasi terus beroperasi, penghematan APBN dan pinjaman utang lebih fokus ke stimulus ekonomi. Penyelamatan nyawa rakyat menjadi lemah dan tidak fokus. Pola yang dilakukan pemerintah ini lebih mirip herd immunity, pembiaran tanpa tes kesehatan yang jelas dan masif," tutur Irwan.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menanggapi keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat PSBB. Mahfud mengatakan pemerintah saat ini sedang memikirkan pelonggaran aturan PSBB.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam siaran langsung yang ditayangkan melalui Instagram @mohmahfudmd, Sabtu (2/5/2020). Mahfud mengatakan pelonggaran ini merupakan relaksasi PSBB.

"Kita tahu ada keluhan ini sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. Kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB," kata Mahfud.

"Nanti akan diadakan, sedang dipikirkan pelonggaran-pelonggaran. Misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini, kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini, dan seterusnya dan seterusnya," sambung dia.

Menurut Mahfud, pemerintah menyadari masyarakat akan mengalami stress jika terlalu dikekang. Dia menyebut stres itu malah akan membuat imunitas tubuh menjadi lemah.

"Ini sedang dipikirkan karena kita tahu kalau terlalu dikekang juga akan stres. Nah, kalau stres itu imunitas orang itu akan melemah, juga akan menurun," ujarnya.

Sumber : Detikcom

Editor : Mohd Moralis