RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial dan Sarjana Pembantu PMBRW telah melakukan validasi data dari RT/RW dan tepat sasaran sesuai kriteria. Namun sayangnya data tersebut amburadul. Hal ini terbukti dengan adanya data penerima bantuan berada dalam satu komplek di Jalan Mujair, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir. 

Bahkan banyak dari data penerima ada nama yang sama dengan alamat yang sama, dan nomor rumah yang sama, yang menandakan penerima satu keluarga. Hal inilah yang membuat warga lain geram, terutama warga RW 15 Kelurahan Limbungan Baru, yang sama sekali tidak ada satu pun warganya menerima bantuan sembako dari Pemko.

Tidak hanya satu komplek di Jalan Mujair. Dari data yang ada RT 02, RW 13 Limbungan Baru, penerima berjumlah 10 orang satu RT. Dan banyak lagi di RW dan RT banyak menerima, seolah-olah sudah disusun oleh tim Dinsos dan Sarjana Pembantu PMBRW. 

Ketua RT 3 Icam, mempertanyakan dasar dari Dinsos dan Sarjana Pembantu PMBRW, mengesahkan data validasi. Sementara data yang divalidasi tidak sesuai dengan yang di lapangan. Warga satu komplek di Jalan Mujair menerima, sementara di RT 3, RW 15 sama sekali tidak ada menerima.

“Apa yang valid dan sesuai kriteria, coba saya baca dan liat buktinya. Kita bicara bukti bukan mengada-ada. Katanya divalidasi dan ada tim Dinsos dan sarjana pulak lagi yang mendatanya. Silakan dicek ke Jalan Mujair, dan juga di jalan lainnya, di Kelurahan Limbungan Baru ini,” kata Icam, Selasa (28/4/2020).

“Jadi wajar saja RW kami ikut menolak membagikan sembako bersama RW lainnya di kelurahan lain. Dan lagian di RW kami tidak ada menerima satupun, ini ada apa?. Ini akan memunculkan kecemburuan sosial, sementara di RT kami banyak warga miskin dan tidak bekerja, saya yang lebih tau warga saya, bukan Dinsos dan sarjana itu,” tegasnya lagi.

Ia mengatakan, awalnya sebelum PSBB, ketua PMBRW memberikan rekaman terkait himbauan untuk mendata warga di masing-masing RW/RT, yang terdampak covid-19, untuk mendapatkan bantuan dari Pemko, dan data diserahkan ke lurah. Selanjutnya diverifikasi dengan diberikannya formulir, dan diisi sesuai alamat. 

“Saya mendata ulang data warga saya, mengisi formulirnya, tapi apa data yang kami serahkan lagi rupanya tidak berlaku. Dan berita yang kami terima Wali Kota bilang hasil validasi data kami, buktinya mana?. Malah warga saya satupun tidak menerima,” kesalnya lagi. 

Terpisah Ketua RW 15 Limbungan Baru, Nana Suryana, mengatakan, pihaknya telah menyerahkan data sesuai dengan formulir yang diserahkan oleh Lurah. Selanjutnya RT di RW-nya mendata warga yang berhak menerima bantuan dari Pemko.

“Kalau Pemko pasti patokannya Dinsos, sementara kita diminta memverifikasi data yang dikeluarkan oleh Dinsos.  Data yang dari Dinsos itu sudah tidak relevan dengan kondisi di lapangan,” jelas Nana. 

“Makanya pada tahap pertama data yang dikeluarkan Dinsos yang dibawa oleh pendamping PMBRW untuk kami verifikasi, banyak data tambahan karena banyak warga yang terdampak Covid-19 di wilayah masing-masing. Kalau untuk RW 15 itu tidak ada sama sekali yang menerima, jadi ya jelas nggak sesuai dengan yang kita masukkan,” kata Nana lagi.

Reporter: Nurmadi

Editor : Rico Mardianto