RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU – Mencuatnya kehebohan dan ketidakpercayaan berbagai pihak, termasuk para RT dan RW di Pekanbaru terhadap penyaluran Bansos atau apapun namanya, terkait dampak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menanggulangi Covid-19 diyakini karena sejak awal Pemko Pekanbaru dinilai tidak transparan.

"Jauh-jauh hari kita sudah ingatkan, PSBB ini harus benar-benar dijalankan dan diurus dengan hati nurani. Ini menyangkut masyarakat luas dan berbagai aspek. Kuncinya harus transparan kepada rakyat," kata Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, Zufra Irwan, SE kepada wartawan di Pekanbaru, Senin (27/4/2020).

Menurut Zufra, sejak awal pihaknya sudah menyampaikan bawah mesti ada penjelasan yang komprehensif dari Pemko Pekanbaru, terutama menyangkut anggaran Bansos Covid-19.

Transparansi itu misalnya, kata Zufra, menyangkut besaran atau kemampuan anggaran Pemko Pekanbaru untuk Bansos Covid-19. Berapa APBD Pekanbaru, bantuan pusat dan provinsi. 

"Saya dari awal sudah sampaikan, ini saatnya pemimpin harus benar-benar hadir total untuk rakyat.  Jangan kucing-kucingan ketika sudah menyangkut hidup rakyat banyak, harus dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat," kata Zufra.

Sebagai Ketua KI Riau, Zufra minta Pemko Pekanbaru menata dengan benar soal Bansos Covid-19.

"Saya minta seluruh penerima Bansos itu diumumkan nama-namanya di Kantor Kelurahan. Termasuk sumber anggarannya. Saya juga berharap Ibu Kajati Riau sudah menugaskan aparatnya mengawal berjalannya penggunaan anggaran Covid-19 ini," pungkas Zufra.

Editor : Mohd. Moralis