Dari Penjara Mantan Menkes Siti Fadilah Surati Jokowi, Ini Isinya
RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyurati Presiden Joko Widodo terkait dengan solusi percepatan penanganan penularan virus corona (Covid-19).
Dalam tulisan yang dibuat di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jumat (24/4/2020), Siti mengatakan salah satu upaya efektif untuk menekan angka penularan adalah dengan melakukan screening massal serentak. Jika tidak bisa semua wilayah, cukup di zona merah.
Siti memandang upaya screening massal serentak akan mendukung keberhasilan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah di Indonesia. Ia menyatakan nantinya antara yang positif dan negatif dapat dipisahkan.
"Pisahkan yang positif. Dari yang positif ini ada yang simptomatik atau bergejala dan ada 90 persen yang asimptomatik atau tidak bergejala. Setelah jelas terpilah, maka bisa dilakukan PSBB dengan aman," tulis Siti dalam surat tersebut.
Pengacara Siti, Kholidin, Senin (27/4) membenarkan kliennya menulis surat untuk Jokowi.
Terkait dengan screening massal serentak ini, menurut Siti yang dibutuhkan adalah rapid test yang sensitif, dengan false negative rendah.
"Sebaiknya rapid test yang digunakan adalah yang molecular base," tuturnya.
Sementara itu, ia mengungkapkan sebaiknya primer atau reagen pada Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk mendeteksi virus sebaiknya menggunakan primer atau reagen yang dibuat sendiri dan berasal dari virus corona strain Indonesia. Hal itu bertujuan agar deteksi virus lebih valid.
Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya memproduksi reagen PCR. Saat ini masih dalam tahap pengujian. Selama ini, Indonesia masih mengimpor reagen PCR, salah satunya dari Korea Selatan.
Reagen adalah cairan yang digunakan untuk mengetahui reaksi kimia, dalam hal ini untuk mendeteksi infeksi covid-19.
Siti juga menyoroti pemenuhan dasar warga dalam menjalani masa PSBB. Menurut dia, masih terdapat warga di tingkat bawah yang belum mendapatkan bantuan sosial. Dia meminta Pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan bantuan sosial di daerah-daerah yang memberlakukan PSBB.
"Mohon maaf, pak, rakyat kita butuh kerja hanya untuk bisa makan setiap hari. Sementara itu sampai saat ini dapur-dapur umum belum serius didirikan oleh para lurah dan kepala desa," imbuhnya.
"Demikian halnya dengan rumah-rumah karantina buat ODP dan PDP yang seharusnya sudah ada ditingkatan desa dan kelurahan," lanjutnya.
Siti pun menyoroti keberadaan bidan-bidan desa di bawah Kementerian Kesehatan yang biasa melakukan door to door memeriksa kesehatan warga di desa. Ia mengungkapkan bahwa bidan desa dan Posyandu bisa menjadi ujung tombak untuk melakukan monitoring dan evaluasi, maupun screening.
"Pak Jokowi yang baik, pada bapaklah kami semua rakyat Indonesia menggantungkan keselamatan masa depan bangsa dan negara ini. Semoga kita bisa secepatnya menang dari wabah Corona," kata Siti.
.jpg)
