RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, mengkritik pelatihan online program Kartu Pra Kerja yang digagas pemerintah.

Sebab materi pelatihan yang ditawarkan sudah tersedia di YouTube secara gratis. Sedangkan di program Kartu Pra Kerja berbayar meskipun dananya disediakan pemerintah.

Pemerintah sendiri membekali biaya pelatihan Rp 1 juta kepada masing-masing peserta program tersebut. Totalnya ada 5,6 juta peserta Kartu Pra Kerja. Artinya dana Rp 5,6 triliun disediakan hanya untuk pelatihannya saja.

"Di YouTube itu semua ada. Mau ngapain saja. Jujur saja ya kalau mau online-online itu nggak perlu pakai pelatihan biaya sebesar itu," kata dia, Rabu (22/4/2020).

Bahkan dia mencontohkan anaknya yang bisa merakit komputer sendiri hanya bermodalkan panduan dari YouTube dan Google. Tidak perlu ikut pelatihan berbayar.

"Anak saya itu mau belajar apa saja bisa, gratis di YouTube. Hampir semua sekarang ini, mudah sekali untuk belajar secara online tanpa kita harus membayar. Mau latihan melukis, latihan apa saja ada. Anak saya sekarang jago di hardware komputer. Dia sudah bisa merangkai komputer, otodidak belajar dari YouTube, belajar dari Google," jelasnya.

Lagipula metode pelatihan secara online yang digunakan dirasa tidak tepat sasaran. Sebab akan lebih optimal jika pelatihan dilaksanakan secara offline dengan melakukan praktik langsung.

Kalaupun metode tersebut terpaksa dilakukan karena sedang ada pandemi COVID-19, lebih baik uang pelatihannya dijadikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada pekerja yang terdampak virus Corona.

"Pembekalannya seharusnya bukan online ya. Tapi kan kondisi sekarang nggak mungkin untuk tidak online ya. Jadi yang kita butuhkan sekarang ini adalah yang sesuai dengan kondisi sekarang ini. Kondisi sekarang ini adalah bantuan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan income. Dan bantuan kepada mereka itu bukan pelatihan tetapi dana tunai," tambah Piter.

Sumber : detikcom

Editor : Nandra F Piliang