RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau kembali menegaskan belum akan menerapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Kondisi ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten/Kota, belum siap untuk menerapkan PSBB.

Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, telah melakukan video conference dengan bupati dan wali kota se-Riau membahas penerapan PSBB untuk mencegah penyebaran Covid-19. Dan hasilnya Pemerintah Kabupaten/Kota belum siap melaksanakan PSBB, dengan berbagai alasan, karena ada beberapa kendala yang dihadapi daerah.

“Tadi saya menguji apakah di antara bupati/wali kota sudah ada yang siap. Kalau sudah ada kami siap mengback-up, tapi ternyata belum ada yang siap. Dan kita maklumi wali kota atau bupati belum siap untuk menjalani PSBB,” ujar Gubri, Rabu (8/4/2020).

Dijelaskan Gubri, alasan yang paling mendasar ketidaksiapan daerah melaksanakan PSBB tidak lain karena belum ada ketersediaan anggaran di daerah untuk menyediakan sembako bagi masyarakat. Karena daerah harus memberikan bantuan kepada masyarakat setelah diterapkannya PSBB, seperti yang telah dijalankan oleh DKI Jakarta.

“Persoalannya karena ketersediaan dana di daerah seperti yang dilakukan DKI daerahnya sudah siap. Berbeda dengan kita, kita tidak bisa mengandalkan DBH. Sekarang berapa ada uang di kas kalau mengadakan PSBB? Dengan menyiapkan logistik harus siap untuk sebulan hibgga tiga bulan kedepan. Di Riau beberapa daerah belum siap, dan minta waktu lagi ingin menghitung kembali anggaran yang ada menunggu pusat. Sekarang yang ada di kas daerah belum bisa menentukan PSBB,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakan Gubri, kondisi penyebaran covid-19 di Riau saat ini terus meningkat namun tidak begitu signifikan. Untuk itu perlu kewaspadaan agar tidak semakin menyebar. Karena di Riau orang dalam pemantauan meningkat setelah masuknya TKI dari Malaysa.

“Jadi tidak mungkin Riau melakukan PSBB, kalau belum siap dari daerah. Kita tunggu kesiapan daerah. Sekarang jumlah kasus covid-19 masih sedikit, namun PDP semua ada di Kabupaten/Kota. Minggu depan lah, kita liat kalau sudah siap masing-masing kabupaten,” kata Gubri.

“Kalau kita di Provinsi sudah siap, dan sudah menyiapkan anggaran sembako Pemprov sudah siap Rp300 ribu per KK selama tiga bulan. Tinggal kesiapan Kabupaten/Kota, untuk sembako,” kata Gubri lagi.

Reporter: Nurmadi

Editor : Nandra F Piliang