DUMAI (HR)-Guna mendongkrak porsi APBD, Pemerintah Kota Dumai terus berupaya mendongkrak sektor PAD. Melalui Dinas Perhubungan, tahun ini ditargetkan PAD dari sektor pajak parkir Terminal Barang sebesar Rp18 miliar.

Kepala UPT Terminal Barang Indra Syahputra mengaakan target ini dianggap lebih realistis karena sudah berdasarkan penghitungan tepat sesuai kondisi. "Angka Rp18 miliar tersebut kita rasionalkan dengan volume kendaraan yang tergantung kontrak antara pabrik kelapa sawit dengan perusahaan jasa angkutan," ucapnya, Selasa (31/3).

Menurutnya, saat ini UPT Terminal Barang berencana akan merubah sistem konvesional kepada sistem Informasi Teknologi (IT) untuk menekan kemungkinan terjadinya kebocoran PAD.

"Saya berupaya menciptakan sistem IT ini agar pendapatan diperoleh secara maksimal dengan meminimalisir kemungkinan kebocoran PAD, sehingga pencapaian pada tahun 2015 ini dengan target Rp. 18 miliar bisa diperoleh," ucapnya.

Ditambahkannya, sistem IT yang akan di bangun seperti gapura, brial gate dan lain sebagainya sehingga pada APBD 2015 ini UPT mengusulkan anggaran Rp1 Miliar namun belum diakomodir. Diharapkan pada APBD-P 2015 mendatang usulan tersebut bisa terealisasi.

Tambah Indra, tahun sebelumnya target PAD dari terminal barang sebesar Rp22 miliar, namun angka itu menurutnya sangat tidak rasional mengingat pencapaian yang diperoleh dengan target demikian tidak pernah tercapai.

Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana yang berupa pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan. "jika kita menginginkan hasil maksimal, hendaknya kita memfasilitasi dengan pelayanan yang maksimal juga," ujarnya.

Lanjutnya, saat ini pihaknya tengah menyusun program rencana dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan kualitas Terminal Barang yang saat ini menyandang kategori tipe A.

"Saya mewacanakan agar kedepannya kita dapat memiliki fasilitas sarana prasarana memadai seperti adanya bengkel, ATM dan lain sebagainya seperti pangkas rambut misalkan sehingga para supir yang masuk ke terminal barang mendapatkan pelayanan yang memadai tanpa harus jauh-jauh ke kota," paparnya.

Sementara untuk membangun sarana dan prasana, lanjut Indra, Pemko Dumai melalui Dinas Perhubungan tentunya membutuhkan dana dari APBD dan APBN untuk menunjang pembangunan yang dibutuhkan.(zul)