Jika Karantina Wilayah Berlaku, Riau Harus Siapkan Rp100 M Lebih Untuk Warga Kurang Mampu
RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai menyiapkan segala sesuatunya untuk mengantisipasi jika Pemerintah Pusat memberlakukan karantina wilayah. Persiapan yang dilakukan yakni menyediakan anggaran bagi masyarakat kurang mampu untuk kebutuhan selama karantina.
Menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Darius Husein, dari data pemerintah pusat, jumlah masyarakat kurang mampu di Riau yang tidak menerima bantuan sosial, sebanyak 238.673 rumah tangga. Sedangkan masyarakat miskin penerima bantuan sosial sebanyak 422.000 rumah tangga.
“Itulah yang sedang didata untuk penerima bantuan jika nantinya jadi karantina wilayah. Pemerintah Provinsi dan kabupaten-kota mendata jumlah warga yang bakal menerima. Jadi jumlah orang miskin sebanyak 238.673 rumah tangga itu belum menerima bantuan, termasuklah tukang ojek, pedagang kecil, pedagang UMKM dan lainnya. Bisa saja bertambah setelah didata,” kata Darius, Senin (30/3/2020).
Untuk masyarakat kurang mampu penerima bantuan sosial di Riau selama ini menerima anggaran sebesar Rp200 ribu per bulan, naik dari tahun sebelumnya. Dan jika diberlakukan nantinya bagi masyarakat penerima bantuan akibat covid-19 ini, per orang Rp200 ribu, maka akan mencapai Rp47 miliar lebih anggaran yang disediakan.
“Kalau disamakan dengan penerima bantuan masyarakat kurang mampu, bisa saja disiapkan anggaran hampir mencapai Rp100 miliar lebih. Bagaimana sistemnya nanti itulah yang sedang dikaji, apakah diberikan uang tunai atau bahan pokok. Perlu diperhitungkan dengan kabupaten-kota, seperti yang disampaikan Gubernur,” kata Darius.
Sebelumnya Gubernur Riau Syamsuar telah menginstruksikan kepada kabupaten-kota untuk mendata masyarakat kurang mampu di daerah, yang bakal diberikan bantuan bahan pokok jika nantinya diberlakukan karantina wilayah.
“Saya minta kepada kabupaten-kota ini melakukan antisipasi terhadap kebijakan karantina wilayah jika diberlakukan di berbagai daerah,” ujar Gubri Syamsuar, Senin (30/3/2020) usai video conference dengan kepala daerah.
“Yang pertama kali saya ingatkan, kalau kebijakan ini kita lakukan, ingat yang harus menjadi perhatian. Yakni bahan pangan di daerah ini harus ada. Jangan nanti buat kebijakan belum ada persiapan. Seperti yang terjadi di Tegal menjalankan karantina wilayah, masyarakat demo karena tidak dapat makan,” ungkap Gubri.
Lebih jauh dikatakan Syamsuar, ia tidak menginginkan terjadi sepeti di daerah lain yang mengkarantina wilayah tanpa ada persiapan. Jangan sampai terjadi seperti itu, dan jangan ikut-ikutan karantina wilayah. Untuk itu perlu diantisipasi demi menjaga suasana aman dan kondusif. Jangan sampai terjadi seperti India yang akhirnya kewalahan.
“Kita harus menyikapi terutama kesediaan logistik yang ada di masing-masing daerah. Terutama ketersediaan makanan, karena memang kita tidak boleh keluar rumah. Jadi jangan nanti kewalahan,” tegas Gubri.
Reporter: Nurmadi
