Setelah Jalani Tes di RS Unair, Ketua DPD RI Negatif Covid-19

Setelah Jalani Tes di RS Unair, Ketua DPD RI Negatif Covid-19

RIAUMANDIRI.ID, SURABAYA - Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti dinyatakan negatif Covid-19 setelah melakukan tes di RS Universitas Airlangga (Unair), Sabtu (21/3/2020), pukul 11.00 WIB dengan pengambilan sample cairan hidung dan rongga mulut.

Alhamdulillah, saya sudah mendapat hasil tes, hari ini, (Senin), dan tertulis Negatif Covid-19,” ungkap Lanyalla dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Senin (23/3/2020) di Jakarta.

Disebutkan usai menjalankan kegiatan reses selama 20 hari di Madura, Surabaya, Gresik, Jawa Timur, Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti secara mandiri mendaftarkan diri ke RS Universitas Airlangga untuk menjalani tes Covid-19.


Dia pun tetap menghimbau semua masyarakat untuk tetap melakukan social distancing dan menahan diri untuk tidak melakukan aktifitas yang tidak benar-benar penting.

Sementara, bagi masyarakat yang usai melakukan perjalanan keliling atau dari luar negeri, menurut Lanyalla, sebaiknya mendaftarkan diri ke RS Unair untuk mendapat giliran pemeriksaan. 

Sementara masyarakat lain yang tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri atau traveling, sebaiknya sebisa mungkin istirahat di rumah dan meningkatkan daya tahan tubuh sambil nunggu jadwal rappid test.

“Ditunggu saja, pemerintah akan menentukan lokasi-lokasi tes massal,” imbaunya.

Lanyalla juga menyatakan penghargaan setinggi-tingginya kepada para tenaga medis, baik dokter maupun perawat yang berada di garda depan membantu masyarakat, dengan resiko terpapar yang lebih tinggi.

“Semoga distribusi alat pelindung diri yang standar, yang baru datang di Jakarta segera bisa terdistribusi merata ke para tenaga medis di seluruh Indonesia. Ini langkah prioritas yang harus dilakukan pemerintah,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI telah meminta pemerintah melakukan beberapa kebijakan khusus yang pada intinya meringankan beban masyarakat dan dunia usaha terkait pandemic Corona ini. 

Sebab protokol tersebut bersifat lazim dan wajib dilakukan pemerintah. Apalagi semua negara di dunia juga melakukan hal yang sama. 

Meskipun mengandung konsekuensi pelambatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Mari kita tanggung bersama-sama,”ajak senator asal daerah pemilihan Jawa Timur ini. 


Reporter: Syafril Amir



Tags DPD RI