RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi pemimpin ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ketua Korlabi yang mengatasnamakan Mujahid 212, Damai Hari Lubis, menyebut Ahok tak memenuhi kriteria menjadi pemimpin ibu kota baru.

Lubis menilai calon pemimpin harus dilihat track record-nya. "Kami yang menolak tidak berdasar faktor like (atau) dislike. Tapi track record penyelenggara negara, memang mesti ada tuntunan hukum dan kriteria-kriteria kepatutan," ujar Damai Hari Lubis dikutip dari detikcom, Jumat (13/3/2020).

"Ada pedoman asas-asas pemerintahan yang baik. Contoh di dalam UU nomor 28 1999 tentang penyelenggara negara bebas dan bersih bebas KKN. Ahok tidak memenuhi beberapa kriteria di dalamnya," katanya.

Damai Hari Lubis mengatakan pihaknya menolak bukan karena persoalan pribadi. Lubis menyinggung beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus yang dianggap justru belum dipertanggungjawabkan oleh Ahok, seperti kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Misalnya temuan BPK. BPK adalah lembaga negara yang kredibel, audit mereka tentunya data fakta dan hasilnya tentu adalah sah secara hukum dan autentik. Silakan patahkan dengan putusan pengadilan atau pembatalan sendiri oleh BPK yang mengeluarkan hasil audit," tandasnya.

Politikus PDIP Hendrawan Supratikno turut angkat bicara terkait penolakan dari Mujahid 212. Ia menyerahkan kepada Presiden Jokowi untuk menentukan pimpinan ibu kota baru.

"Presiden tentu mempertimbangkan semua aspek, semua masukan objektif dari banyak pihak. Semua berdasar pertimbangan yang matang. Ini bukan soal like-dislike, prasangka atau dasar-dasar yang sifatnya emosional," kata Hendrawan.

Sebelumnya, Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur tegas menyatakan dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, untuk memimpin Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Ahok masuk bursa pimpinan ibu kota baru.

Dewan Pertimbangan Adat, Abraham Ingan, menyebut, pihaknya telah menyatukan dukungan dan menyatakan dukungan untuk Ahok. Hal itu langsung ditegaskan oleh Ketua DAD Kaltim, Zainal Arifin, yang juga menjabat sebagai anggota DPD RI Kaltim.

"Secara bulat kami mendukung BTP menjadi Kepala Badan Otorita IKN dan kami berharap Pak Presiden Jokowi juga memilih BTP," ujar Abraham di Gedung Graha Tebengang, Jalan Tekukur, Samarinda (13/3/2020).

Sumber : Detikcom

Editor : Rico Mardianto