RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Pengusaha sekaligus mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno berpendapat bahwa pemerintah harus segera menerbitkan kebijakan antivirus. Kebijakan tersebut merupakan obat bagi pemerintah menangkis dampak corona (covid-19) ke perekonomian Indonesia.

Hal itu diungkapkannya saat acara Populi Center dan Smart FM Network di The MAJ Senayan, Jakarta Selatan. Menurut Sandi, penyebaran virus corona dapat mengancam laju pertumbuhan ekonomi nasional.

"Menurut saya kita namakan paket kebijakan ekonomi antivirus," kata Sandiaga, Jakarta, Sabtu (7/3/2020).

Dia bilang banyak lembaga internasional yang memprediksi laju pertumbuhan global akan melemah di tahun 2020. Prediksi itu akan makin parah dengan adanya virus corona. Sehingga sudah saatnya pemerintah segera merespon fenomena ini dengan kebijakan-kebijakan yang cepat.

"Saya rasa ini waktu tepat, analisa secara global bahwa akan ada perlambatan sebelum menyebar covid, ada perlambatan sebelumnya apalagi ada penyebaran ini (covid-19)," jelasnya.

Sandiaga Uno dalam sebuah diskusi tentang dampak corona (dtc)

Dia mencontohkan seperti di sektor pangan, pemerintah harus memastikan kepada masyarakat bahwa stok kebutuhan sehari-hari cukup dan harga stabil. Upaya yang dilakukan dengan memberikan komunikasi yang jelas dan clear kepada masyarakat. Lalu jalur distribusinya lebih disederhanakan.

Tidak hanya itu, dikatakan Sandiaga, pemerintah juga harus berani mengubah skema impor komoditas pokok dan strategis berbasis tarif dari yang sebelumnya kuota. Menurut dia, sistem kuota selalu dihadapkan dengan sistem birokrasi yang berbelit-belit.

"Why not? Ganti sistem kuota dengan tarif, kita ingin mainkan instrumen bahan pokok ini dengan tarif. Jadi apapun yang kita lakukan untuk masyarakat. Instrumen tarif lebih sederhana dan semua bisa masuk, transparan, akuntabel, dan cepat sekali," tegasnya.

Dengan impor yang berbasis pada tarif, lanjut Sandiaga pemerintah bisa melakukan penyesuaian harga di saat ada kenaikan maupun penurunan. Oleh karena itu dia berharap Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian duduk bersama membahas usulan tersebut.

"Karena kuncinya harga hatus terjangkau dan stabil, dua kementerian ini harus duduk sama-sama Ini disebut pembenahan struktural. Karena kan banyak yang tidak bisa suplai bahan pokok karena tidak punya kuota," ungkapnya.

"Menurut saya kalau kita benahi hulu dan hilir ini mampu me-reboot ekonomi kita, biasanya orang bilang bad economy good policy," tambahnya.