TEMBILAHAN (HR)– Menyikapi persoalan Perusahaan Daerah Air Minim Tirta Indragiri  yang terkesan diujung tanduk, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, menegaskan pembenahan perlu secepatnya dilakukan.

Demikian disampaikan Adli Zulbahri, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Senin (30/3).

 Dikatakan, salah satu penyebab kondisi yang dihadapi perusahaan air tersebut kian memburuk, selain tunggakan pelanggan yang mencapai miliaran, yakni karena belum ada penunjukan direktur definit oleh pemerintah daerah.

Untuk itu, lanjut Zulbahri, pihaknya meminta agar penunjukan direktur tersebut secepatnya direalisasikan oleh pemerintah daerah, agar pembenahan di tubuh perusahaan tersebut bisa sesegera mungkin dilakukan.

“Sampai hari ini, kita tidak tahu apa alasan pemerintah belum menunjuk direktur definitif. Sedangkan kemampuan Plt yang ada saat ini sejauh mana, apa bisa sebagai pengambil keputusan mengatasi persoalan yang ada ini,” ujar Zulbahri.

Lebih lanjut ia menjelaskan, baik air maupun listrik, merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk secepatnya mencari jalan keluar dari persoalan yang dialami perusahaan tersebut.

Untuk itu, ia mengusulkan jika memang tidak bisa dibenahi, pemerintah daerah bisa mencari investor atau membuka lelang dan tidak terpaku dengan persoalan yang memang ternyata tidak mampu diselesaikan.

 “Jika tidak memungkin lagi bisa dibenahi, sudah bekukan saja, jadi masyarakat tidak berharap lagi,” sebutnya
Kemudian ia menambahkan, usulan pembekuan tersebut bukan berarti pihaknya sentimen atau menghakimi pihak PDAM, namun semua demi kepentingan masyarakat, yang resah akibat persoalan yang belum ada kejelasan kapan mulai membaiknya.

 “Tugas kita disini hanya mengingatkan, dan menyampaikan aspirasi keluhan dari masyaraka terhadap pelayanan PDAM yang memprihatinkan,” ungkapnya. (mg3)