RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Ketua KPK, Firli Bahuri mengungkapkan lima daerah yang paling tinggi terungkap kasus korupsi. Berdasarkan aspek kelembagaan, kelima daerah tersebut yaitu pemerintah pusat hingga DKI Jakarta.

Hal itu ungkapkan Firli dalam acara seminar nasional bertema 'Penegakan Hukum Dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020). Awalnya dia mengatakan ada hampir dua ribu orang yang tertangkap karena korupsi sejak KPK berdiri.

"Mungkin ada yang tanya nih, selama KPK berdiri kira-kira sudah berapa banyak orang yang terkena korupsi? Yang ketangkap oleh KPK. Saya garis bawahi yang ketangkap oleh KPK. Kurang lebih, pelaku korupsi sampai hari ini jumlahnya 1.952 (orang) yang ditangkap oleh KPK," kata Firli.

Dari ribuan orang tersebut, Firli lalu mengungkapkan 10 daerah yang paling tertinggi terkena kasus korupsi. Namun dia hanya menyebut 5 daerah berdasarkan kelembagaannya.

"Saya nggak sebutkan nama-namanya, tapi data berdasarkan provinsi ada, berdasarkan instansi wilayah daerah juga ada. Misalnya di daerah berdasarkan kelembagaan, kami tayangkan halaman 18. Berdasarkan wilayah ada 10 besar yang paling banyak tertangkap korupsinya," ujar Firli.

Firli menyebut pemerintah pusat hingga DKI Jakarta daerah yang paling tinggi terkena korupsi. Dia menyebut daerah tersebut adalah lima besar lembaga yang paling banyak terkena korupsi.

"Yang tertinggi ada pemerintah pusat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta, itu 5 besar yang paling banyak terkena kasus korupsi yang ketangkap oleh KPK," sebutnya.

Alasan Firli memunculkan daerah tersebut adalah agar para kepala daerah dapat mengetahui. Dengan begitu, para kepala daerah disebut bisa memperbaiki sistem untuk mencegah korupsi.

"Kenapa data ini kami munculkan? Supaya kepala daerah tahu, daerah kita rentan korupsi, kalau begitu mari Ketua DPRD, Ibu Ketua DPRD kita bicara bagaimana supaya tidak terjadi korupsi. Bagaimana peraturannya, perbaikan sistemnya, izin usahanya dipermudah," ucapnya.

"Jangan orang mau bikin hotel, mau buka lapangan pekerjaan, mau menambah investasi susah sekali, bertahun-tahun tidak selesai. Makanya harus bayar, bayar ditangkap oleh KPK. Saya minta itu tidak terjadi lagi ke depan," sambung Firli.

Firli juga menyampaikan pencapaian KPK dalam menyelamatkan keuangan negara. Dia mendorong agar upaya pencegahan korupsi tak dilupakan.

"Saya ingin sampaikan juga apa peran KPK dalam penyelamatan uang negara, data yang kami kumpulkan, itu kurang lebih Rp 63,9 triliun, potensi kerugian negara bisa kita selamatkan karena pencegahan. Sementara untuk penindakan kurang lebih Rp 1,7 triliun, kalau begitu untuk pencegahan kerugian negara, tidak perlu kita tinggalkan, dan tidak boleh tinggalkan," imbuhnya.

Sumber : detikcom

Editor : Nandra F Piliang