RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan merespons soal ancaman buruh yang akan mogok massal jika Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja disahkan.

Menurut Luhut, hal itu hanyalah omongan dari para buruh belaka. Ia merasa tidak ada hal yang harus diributkan. Menurutnya situasi saat ini masih baik-baik saja.

"(Buruh ancam mogok massal) itu hanya ngomong-ngomong saja. Apa yang mau diributin? Semua baik," kata Luhut di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2020).

Sebelumnya, buruh menggelar demo di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2020) lalu. Dalam kesempatan itu salah satu orator mengancam mogok massal bila RUU tersebut disahkan.

"Kalau pemerintah tidak mau ajak kita dialog, tidak ada jalan lain. Kita harus siapkan amunisi, kita lakukan gerakan mogok nasional, keluar dari pabrik," Kata Sekjen DPP KEP SPSI, Subiyanto di atas mobil komando, di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Subiyanto mengungkapkan, pemerintah tidak transparan dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja. Buruh dan perwakilannya, katanya, tidak diikutsertakan dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja.

"DPR ini salah satu instrumen yang menggodok dan melahirkan UU, itu legal. Tapi karena di DPR juga banyak kepentingan lain, banyak peraturan perundang-undangan yang tidak berkualitas," lanjutnya.

Sumber : detikcom

Editor : Nandra F Piliang