RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Tim Sembilan Partai Golkar mengapresiasi gagasan Presiden Jokowi mengenai Omnibus Law dalam mengatasi berbagai persoalan terkait masalah perekonomian. Masalahnya hanya kurang tersosialisasi dengan baik.

"Gagasan Presiden Jokowi mengenai Omnibus Law ini sesungguhnya merupakan ikhtiar yang patut diapresiasi," kata Koordinator Tim Sembilan Golkar, Cyrillus Kerong, di Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Informasi yang dimiliki Tim Sembilan, terdapat enam isu pokok yang bersifat strategis dalam Omnibus Law, yakni Peningkatan pendanaan investasi; Sistem teritori untuk penghasilan luar negeri; Penentuan subjek pajak orang pribadi; Stimulasi terhadap kepatuhan wajib pajak dan wajib bayar secara sukarela; Stimulasi keadilan iklim berusaha di dalam negeri; dan Pengaturan fasilitas dalam RUU Perpajakan.

Hanya saja kata Cyrillus Kerong, apabila substansi muatan dan tujuan besar Omnibus Law tidak mampu disosialisasikan dengan baik maka dapat berakibat kontraproduktif terhadap kinerja pemerintahan, dan tentu saja berdampak negatif terhadap upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Otoritas Kemenko Perekonomian tampaknya tidak cukup aktif dan juga tidak kreatif melakukan sosialisasi kepada masyarakat perihal substansi dan tujuan strategis Omnibus Law ini," nilai juru bicara Tim Sembilan Partai Golkar, Viktus Murin.

Akibat minimnya terobosan dan koordinasi terhadap strategi sosialisasi Omnibus Law, maka belakangan ini mulai muncul gejolak di kalangan buruh atau pekerja yang juga merupakan subjek atau pelaku perekenomian nasional.

Bahkan, saat ini telah beredar informasi yang cukup kuat mengenai rencana mogok nasional oleh para buruh atau pekerja, sebab Omnibus Law dianggap mengancam nasib dalam hal kualitas pendapatan atau penghasilan kerja.

"Situasi rentan seperti ini membuat kondisi perekonomian nasional menjadi tidak nyaman, yang potensial memicu kondisi instabilitas politik dan gejolak sosial," kata Viktus didampingi anggota Tim Sembilan Golkar Fransiskus Roi Lewar, Mahadi Nasution dan Fredrik Lanitaman.

Antara Menteri dan Ketum

Seharusnya menurut Tim Sembilan ini, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto yang ditugaskan Presiden Jokowi yang bertanggungjawab di bidang perekonomian, dituntut untuk lebih gesit dan cekatan mengatasi permasalahan di bidang perekonomian.

"Sebagai Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto harus mampu mengajak seluruh komponen Partai Golkar untuk bersama-sama berpartisipasi mengatasi berbagai permasalahan bangsa, mengingat fungsi partai politik antara lain adalah mengatasi persoalan yang dihadapi bangsa dan negara melalui agregasi politik dari basis konstituen," kata Kerong.

Mesin politik karya-kekaryaan Partai Golkar baru dapat bekerja secara optimal, apabila kepengurusan DPP Partai Golkar itu ditempati oleh kader-kader yang berkualitas dan memiliki rekam jejak mumpuni berdasarkan kriteria PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela).

Sebagai bagian komunitas kader Partai Golkar, Tim Sembilan mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah menunjuk Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian.

Namun demikian, mengingat semakin kompleks dan rentannya permasalahan ekonomi nasional saat ini, Tim Sembilan berpendapat bahwa apabila Airlangga kurang mampu berkonsentrasi secara penuh pada domain tugas dan kewajibannya sebagai Menko Perekonomian maka disarankan untuk memilih satu dari dua jabatan rangkap yang saat ini, sebagai Menko Perekonomian atau Ketua Umum DPP Partai Golkar. 

 

Reporter: Syafril Amir
 

Editor : Rico Mardianto