RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Beradar kabar bahwa keterpilihan Zulkifli Hasan kembali sebagai Ketua Umum DPP PAN 2020-2025 atas intervensi pemerintahan Jokowi. Benarkah begitu?

Ditanyakan hal demikian, Politisi PAN Viva Yoga Mauladi membantah isu tersebut. Menurutnya, para pemilik suara menentukan pilihannya sesuai kehendaknya masing-masing dan diumumkan secara terbuka di kongres.

"Itu pilihan politik kader, kalau pemerintah intervensi, saya rasa tidak ada dan tidak ada kepentingan pemerintah untuk melakukan intervensi," kata Viva Yoga di arena Kongres PAN di Hotel Claro, Kendari, Rabu (12/2/2020) seperti dilansir dari Antara.

Dia mengatakan, Ketua DPD PAN banyak yang menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota dan kepala daerah sehingga relatif independen dalam memilih serta paham soal demokrasi dan independensi parpol. 

Menurut dia, tidak perlu ada pemikiran atau dugaan terkait intervensi pemerintah dalam pemilihan Ketum PAN.

"Amien Rais itu salah satu pendiri partai dan tokoh reformasi, Amien itu identik dengan PAN, tidak ada upaya untuk singkirkan Amien Rais terhadap PAN. Jadi itu hanya framming yang dibentuk untuk hal tertentu," ujarnya.

Terkait arah politik PAN ke depan, Viva Yoga menilai istilah berada di dalam atau di luar pemerintah itu sama mulianya, menurut platform PAN asal untuk kepentingan bangsa dan negara. Menurut dia, saat ini posisi PAN berada di luar pemerintahan sehingga untuk apa diperdebatkan namun partainya tetap menjaga komunikasi dengan pemerintah.

"Pemerintah adalah lembaga yang diberi wewenang atas nama konstitusi mewakili negara jadi kalau bicara ekonomi sosial masyarakat politik pasti berkaitan dengan pemerintah," katanya.

Viva mengatakan, keputusan politik PAN akan diputuskan secara bersama di internal partai dan belum berpikir untuk bergabung dalam pemerintahan karena baru menyelesaikan Kongres V PAN.

Seperti diketahui, Zulkifli Hasan saat ini terpilih menjadi ketua umum Partai Amanat Nasional. Ini adalah kali kedua Zulkifli Hasan menjadi ketum PAN.***

Editor : Nandra F Piliang