Soal Pemulangan WNI Eks ISIS, Puan: Apa Mereka Masih Akui Indonesia?
RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat berpikir cermat soal isu pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS. Puan mempertanyakan apakah para WNI yang jumlahnya sekitar 600 orang itu mengaku dan masih mau menjadi bagian dari Indonesia?
"Yang pasti adalah kita harus cermati dulu, apakah kemudian 600 orang lndonesia ini memang masih memiliki paspor, apakah mereka secara sukarela meninggalkan paspor Indonesia untuk kemudian pergi ke satu negara untuk kemudian menjadi ISIS, itu yang pertama yang harus kita lakukan dan cermati," kata Puan, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).
Menurut Puan, pemerintah harus jeli menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi munculnya isu kepulangan WNI eks ISIS ini. Kembali Puan bertanya, apakah mereka sendiri yang menyesal dan ingin kembali pulang?
"Jadi jangan terburu-buru. Kita lihat dulu seperti apa situasinya dan kondisinya di sana. Apakah mereka itu masih mengakui sebagai warga negara Indonesia?" ujar Puan.
Bila WNI eks ISIS tersebut tak ingin menjadi mengakui dirinya bagian dari NKRI, Puan menyarankan pemerintah lebih baik mengambil sikap antisipasi.
"Kalau dirinya saja sudah tidak mau menjadi warga negara Indonesia, tentu saja pemerintah harus memperhatikan langkah-langkah yang lebih cermat dan lebih antisipatif untuk bisa memulangkan mereka," imbuh Puan.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengatakan hingga kini belum selesai memverifikasi 600 lebih WNI eks ISIS. Mayoritas perempuan dan anak-anak.
"Informasi yang kami dapatkan dari BNPT dari beberapa komunitas internasional, apakah saluran intelijen atau badan-badan internasional, sekian puluh ribu FTF (foreign terrorist fighter) dan keluarganya yang sekarang ada di Syria (Suriah). Di beberapa kamp itu. Di antaranya ada kurang-lebih 600-an pengakuannya WNI. Itu pun masih belum diverifikasi," kata Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius saat jumpa pers, di gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (7/2).