RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Anggota DPD RI asal Papua, Yorrys Raweyai mengatakan, penyelesaikan masalah di Papua tidak bisa hanya diselesaikan dengan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

"Untuk masalah di Papua, kami meminta pemerintah pusat melibatkan lembaga formal seperti DPD RI dan DPR RI karena kami adalah representasi rakyat," kata Yorrys di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Dia mengatakan, langkah pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan Papua cenderung jalan sendiri tanpa berkoordinasi dengan perwakilan Papua di Parlemen. Justru, anggota DPD RI dan DPR RI dari Papua lebih proaktif untuk meminta perkembangan.

Yorrys mencontohkan, DPD RI telah membuat Panitia Khusus (Pansus) Papua, untuk mencari akar persoalan di Papua sehingga akhirnya nanti bisa membuat konsep penyelesaian masalah secara komprehensif sesuai Nawacita Presiden Jokowi.

"Sebagai wadah, DPD RI dan DPR RI adalah lembaga formal yang diatur konstitusi. Dalam proses penyelesaian Papua, pemerintah pusat cenderung membuat kebijakan sendiri dengan komunikasi bersama daerah, sehingga lembaga formal tidak dilibatkan dengan aktif," ujarnya.

Yorrys mengatakan, dinamika yang terjadi di Papua belum tampak dapat diredam meskipun Presiden Jokowi sudah 10 kali mengunjungi Papua termasuk daerah Nduga. 

Selaku Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD-DPR RI Dapil Papua dan Papua Barat (For Papua), dia mendesak agar penyelesaian persoalan di Papua dilakukan melalui langkah komprehensif dengan pendekatan keadilan ekonomi- budaya, dan hukum.

"Misalnya tentang kasus terhadap soal isu rasis di Papua, banyak pemuda yang melakukan aksi unjuk rasa menentang rasisme justru ditahan dengan tuduhan makar," katanya.

Sekretaris For Papua Filep Wamafma mengatakan, Pansus Papua DPD RI telah melakukan audiensi dengan berbagai pihak dan kesimpulan sementara yang diperoleh adalah Papua menjadi objek kebijakan negara yang belum berpihak dan berkeadilan untuk orang Papua.

Dia menjelaskan, dalam kasus rasisme yang dialami warga Papua, seharusnya negara memberikan rasa adil dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku ujaran rasisme untuk efek jera sehingga tidak ada warga negara yang terkotak-kotakan.

 

Reporter: Syafril Amir

Editor : Nandra F Piliang