RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih menyebutkan adanya transaksi saham aneh menjelang Pilkada 2020.

Meskipun tidak begitu merinci, ia meyakini hal tersebut lazim terjadi di berbagai negara yang hendak memasuki masa kampanye.

Alamsyah menuturkan, pihaknya akan meninjau kembali aturan Kementerian BUMN dan pasar modal yang sudah berjalan. Kata dia. kalau aturan di pasar modal tidak diperbaiki akan menciptakan peluang pengumpulan dana politik.

"Saya lihat transaksi saham yang cukup aneh-aneh di satu tahun jelang (Pilkada) itu ya. Itu perlu diperhatikan, saya tidak tuduh itu betul," kata Alamsyah saat ditemui di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2020).

"Tapi setidaknya dengan contoh di beberapa negara lain patut kami juga akan ada hal yang sama. Toh kami mau ada perbaikan ya tidak penting siapa yang ada transaksi itu," sambungnya.

Alamsyah tidak menyebutkan kalau kasus korupsi di tubuh PT Jiwasraya dan PT Asabri mengarah kepada untuk pembiayaan politik karena pihaknya tidak menelusuri soal aliran dananya tersebut. Namun, Ombudsman RI memberi peringatan harus ada kekuatan daya tahan di KSEI dan Sentral Efek di Indonesia.

"Karena di situlah tempat semua detil transaksinya bisa terlihat semuanya jadi jangan sampai ada pemusnahan data dan aparat penegak hukum bisa telusuri," katanya.

Seperti diketahui, Pilkada serentak akan diselenggarakan kembali pada 2020 dengan jadwal pencoblosan 23 September. Setidaknya ada 270 daerah yang menggelar Pilkada.

Pilkada 2020 diikuti oleh 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Sementara itu proses pemungutan suara dijadwalkan bakal berlangsung pada 23 September.

Sumber : Suaracom

Editor : Nandra F Piliang