JAKARTTA (HR)-Islah tahap kedua di tubuh Partai Golkar antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie, berkemungkinan besar gagal total. Bila hal itu terjadi, maka alamat kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu makin tak jelas.

Sebenarnya kedua kubu sudah membentuk tim pelobi atau juru runding. Namun persyaratan yang diajukan oleh kubu Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono mengajukan persyaratan yang berat.

Syarat pertama adalah pembubaran Koalisi Merah Purih (KMP). Kedua, Golkar tetap mendukung pemerintah. Ketiga mendukung Perpu Pilkada serta Pilpres melalui rakyat. Kelima, kubu Agung ingin Pemilu Legislatif (Pileg) seperti saat ini dipertahankan, yaitu proporsional terbuka.

Menanggapi syarat-syarat itu, kubu Aburizal Bakrie langsung pesimistis islah bakal terlaksana. Kubu Ical kemungkinan besar bakal menolaknya. Seperti diketahui Ical telah menegaskan pohon beringin akan bersama koalisi permanen di dalam KMP.

"Mencermati perkembangan dan dinamika pasca keputusan Menkum HAM terkait kisruh di tubuh Partai Golkar, saya pesimistis bisa mencapai islah atau dapat selesai melalui meja perundingan Mahkamah Partai," kata Bendum Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, Kamis (18/12).

Menurut Bambang, penyelesaian sengketa partai politik kedua kubu hanya bisa diselesaikan di meja hijau. Bambang ingin pengadilan yang nantinya menjadi penengah kedua kubu.

"Biarlah pengadilan memutuskan berdasarkan bukti-bukti dan dokumen yang ada, munas mana yang sah berdasarkan AD/ART Partai Golkar dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik," ujarnya.

Makin tak Jelas
Dengan menyerahkan penyelesaian persoalan ini ke pengadilan, sama halnya Golkar sedang menyerahkan nasib kepengurusannya diselesaikan di sisi hukum. Sementara itu, proses hukum bisa memakan waktu yang sangat lama. Imbasnya, bisa membuat posisi Golkar sebagai parpol terbesar kedua di Indonesia semakin tak jelas. Apalagi tahun depan akan menghadapi Pilkada serentak.

Menurut inisiator munas rekonsiliasi, Hajriyanto Y Thohari, bentuk Golkar kini sudah tak jelas. Rekonsiliasi adalah jalan terbaik jika Golkar ingin memulihkan diri dari kehancuran.

"Iya (Golkar tak jelas), banyak sekali persepsi, beragam definisi, berbeda pendirian dan fatalnya masing-masing merasa benar sendiri," kata Hajri.

Hanya yang Sah
Analisa bahwa perseteruan di dua kubu akan membuat posisi Partai Golkar semakin tak jelas saat Pilkada serentak tahun 2015 mendatang, juga dibenarkan Ketua KPU Husni Kamil Manik. Tidak hanya Golkar, kondisi serupa juga akan dialami Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Husni Kamil Manik, pihaknya hanya akan menerima kepengurusan partai yang sah.
"KPU akan menerima yang sah," tegasnya.

Husni menuturkan, pengesahan kepengurusan tersebut mengacu pada keputusan Menteri Hukum dan HAM. Jika sampai pada pendaftaran calon kepala daerah masih ada dualisme, maka KPU belum bisa menerima. "Harus sesuai dengan penetapan Menkum HAM," tegas Husni.

Karenanya, dia berharap partai politik yang kini masih ada dua kepengurusan, agar segera berdamai sehingga hanya ada satu kepengurusan yang diakui, agar bisa berpartisipasi pada Pilkada serentak di akhir tahun 2015. (dtc, sis)