RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA – Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan DPP PDIP, Yasonna H Laoly, menolak berbicara mengenai kasus yang menjerat Politikus PDIP Harun Masiku. Saat ditanya mengenai kasus suap Harun, Yasonna menegaskan kapasitasnya sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM).

Penegasan itu disampaikan Yasonna di depan Ruang Pansus B, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2020), sekitar pukul 17.45 WIB. Saat itu Yasonna ditanya oleh salah seorang wartawan.

"Langkah PDIP yang menyebut kasus Harun Masiku ini pemerasan dianggap menyesatkan publik," tanya wartawan kepada Yasonna.

Yasonna kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Dia menyebut mengenai pandangan yang ditanyai wartawan tersebut akan dijelaskan oleh tim hukum PDIP.

"Lah itu tim hukum aja nanti yang membahasnya, saya itu sekarang Menkum HAM," jawab Yasonna.

Kemudian, wartawan yang sama kembali bertanya ke Yasonna. Namun, sebelum wartawan tersebut menyampaikan pertanyaannya, Yasonna langsung memotong.

"Tapi...," ujar wartawan.

"Saya Menkum HAM sekarang, bukan Ketua DPP," tutur Yasonna dengan nada agak meninggi.

Diberitakan sebelumnya, Tim hukum PDIP menemui Komisioner KPU siang tadi. Pada pertemuan itu, tim hukum PDIP menjelaskan bahwa PDIP fokus pada penegakan hukum.

"Tadi kita hanya mendudukkan perkara yang sebenarnya. Jangan sampai dianggap kita parpol dianggap main yang nggak bener. Kita selalu taat asas, taat hukum. PDIP selama ini selalu menjunjung tinggi hukum. Proses penegakan hukum juga kita dukung. Jadi jangan sampai di-framing seperti yang sudah terjadi selama ini," ujar tim hukum PDIP Teguh Samudera di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Sumber : detikcom

Editor : Nandra F Piliang