RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah bisa membuka kerja sama dengan negara mana pun di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang dekat perairan Natuna, termasuk China.

Menurut Moeldoko, peluang kerja sama ini juga tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

"Ada salah satu ayatnya, pasalnya mengatakan bisa saja di ZEE itu bisa kerja sama. Kerja sama bisa yang penting ada ikatan kerja sama. Bukan hanya dengan (China), dengan siapapun," kata Moeldoko di Jakarta, Jumat (10/1/2020)

Dia menyatakan sumber daya alam atau kekayaan yang ada di wilayah ZEE bisa dikerjasamakan dengan negara lain.

Menurutnya, Indonesia bisa mengelola kekayaan alam yang ada di wilayah ZEE bersama negara lain dalam bentuk kerja sama.

Oleh karena itu, kata Moeldoko, Presiden Joko Widodo mengajak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhie Prabowo serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna.

"Tujuannya mana nanti kira-kira yang bisa segera dieksploitasi dari sumber daya yang ada di sana. Bisa dari sisi migasnya, bisa dari sisi perikanannya," ujarnya.

Hubungan Indonesia dan China memanas di perairan Natuna sejak beberapa hari yang lalu. Musababnya, kapal-kapal China berlayar di wilayah ZEE Indonesia di sekitar Natuna, Kepulauan Riau.

Kemenlu sempat melayangkan nota protes kepada pemerintah China. Namun, tak digubris. Pemerintah China mengklaim kawasan yang dilalui kapalnya merupakan wilayah traditional fishing ground.

Presiden Joko Widodo turut ambil sikap. Dia bersama sejumlah petinggi negara mendatangi perairan Natuna menaiki KRI Usman Harun. Dia menegaskan kapal China tidak melalui laut teritorial, tetapi ZEE Indonesia. 

 

Sumber : CNN Indonesia

Editor : Rico Mardianto