RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memilih jalan damai dalam menghadapi persoalan di perairan Natuna dengan China. Prabowo disebut masih akan menunggu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Langkah selanjutnya tentu menunggu arahan dari Presiden karena keputusan politik ada di tangan Presiden," kata Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Menhan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, Selasa (7/1/2020).

Dahnil menjelaskan, beberapa permintaan dan saran Prabowo yang telah diberikan dalam menyikapi masalah Natuna. Salah satu permintaan Prabowo adalah soal kemudahan bagi nelayan untuk melaut di perairan Natuna.

"Namun yang jelas Pak Menhan sudah meminta dan menyarankan agar Bakamla, Polisi Kelautan, KKP untuk meningkatkan patrolinya, termasuk secara khusus meminta KKP mempermudah kapal-kapal nelayan agar bisa berkegiatan menangkap ikan secara maksimal," sebut Dahnil.

Dahnil menyebut Prabowo ingin KKP meninjau ulang kebijakan yang mempersulit kapal nelayan untuk melaut di Natuna Utara. Langkah Prabowo ini, kata Dahnil, terkait dengan upaya de facto.

"Perlu dikaji lagi kebijakan-kebijakan sebelumnya yang mempersulit kapal-kapal nelayan kita untuk berkegiatan di Laut Natuna Utara tersebut. Ini demi upaya de facto laut Natuna dipenuhi dan diramaikan dengan aktivitas nelayan kita," sebut Dahnil.