RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Gubernur Riau Syamsuar rencananya akan mengadakan pertemuan dengan beberapa gubernur guna membahas kebijakan aturan pembagian hasil sawit. 

"Khusus soal sawit, kita rencananya tanggal 11 ini mau ngumpul. Ada Gubernur Aceh, Sumsel, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara. Kami ngundang Papua juga. Papua juga penghasil sawit terbesar. Mohon doa dan support sajalah. Nanti tinggal bagaimana DPR bergerak, dapat kita nanti bagi hasil tu," jelasnya di acara silaturahmi antara DPR RI asal Riau, gubernur, bupati dan walikota se-Riau, Forkopimda, dan tokoh masyarakat di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Senin (6/1/2019). 

Syamsuar berkata demikian setelah mendapat masukan dari anggota DPR RI Dapil Riau, Syahrul Aidi, mengenai kabijakan sawit yang tidak adil. Menurut Aidi, keberadaan migas Riau yang kian menipis mengharuskan Riau benar-benar memanfaatkan sawit demi stabilisasi APBD. 

"Sewaktu dulu saya jadi caleg, saya sudah mikir apa yang bisa dilakukan agar APBD Riau ini naik. Kan, lifting migas kita selalu turun, jadi APBD kita yang sangat bergantung sama migas ini juga akan selalu turun. Maka, salah satu caranya adalah memanfaatkan hasil sawit," jelas Syahrul Aidi. 

Ia menambahkan, selama ini keberadaan sawit di Riau nyaris tidak memberikan kontribusi apa-apa, kecuali dari program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

"Tapi itu tidak masuk ke APBD. Pajaknya diambil pusat semua. Pajak ekspor diambil pusat, pajak perkebunan diambil pusat, bahkan izinnya diambil pusat. Lah pemerintah Riau dapatnya apa?" ungkapnya. 

Terkait adanya wacana Riau meminta otonomi khusus, Aidi mengatakan otsus dalam sejarahnya hanya bisa didapat melalui perang. Maka, yang paling mungkin diminta untuk saat ini adalah pajak hasil sawit bisa masuk ke APBD Riau.

"Kalau dilihat sejarahnya, otonomi khusus itu mintanya dengan perang. Kita tidak mungkin lakukan itu. Jadi yang paling realistis yang kita minta sekarang adalah bagaimana komponen DBH (Dana Bagi Hasil) ada dari pajak sawit. Atau pajak CPO, atau pajak perkebunan," tutupnya. 

 

Reporter: M. Ihsan Yurin
 

Editor : Rico Mardianto