RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mempertanyakan maksud Gubernur DKI Anies Baswedan menyinggung banjir Jakarta era kepemimpinan Jokowi pada 2013. Anies diminta fokus melakukan penanganan banjir, bukan kembali menyinggung masa lalu.

"Kalau orang membandingkan dengan yang lain, tanda dia tidak mampu menghadapi persoalan, sederhana saja. Kalau dia paham mengentaskan persoalan, dia fokus," ujar Gembong Warsono kepada wartawan, Sabtu (4/1/2020). 

Gubernur DKI Anies lewat Instagram sebelumnya menceritakan peninjauannya ke kanal banjir barat di Jl Latuharhari, Jakpus, Jumat (3/1). Anies menyebut petugas tengah memperkuat tanggul supaya tidak jebol kembali seperti pada 2013.

"Semalam meninjau tanggul Latuharhari dan Pintu Air Manggarai.? Tanggul Kanal Banjir Barat di Jalan Latuharhari terus diperkuat. Rembesan air terdeteksi dini oleh Dinas SDA sejak 1 Januari lalu, puluhan petugas kita masih bekerja memperkuat tanggul agar tidak jebol kembali seperti banjir besar di 2013," kata Anies lewat Instagram, Sabtu (4/1).

Soal pernyataan Anies, Gembong berharap Pemprov DKI membuka diri berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Gerak bersama, menurut Gembong, diperlukan untuk penanganan yang menyeluruh. 

"Persoalan banjir Jakarta pasti tidak bisa berdiri sendiri, perlu kolaborasi daerah dan pusat, program bersama-sama. Apa pun istilahnya terserah, tapi ketika kali di Jakarta tidak tambah lebar, tapi menyempit, maka perlu dieksekusi, kita kembalikan kepada trase yang ditetapkan. Misal Ciliwung 30 meter, kita kembalikan dari kondisi sekarang 5 meter," sambung Gembong. 

Kolaborasi pemerintah pusat dan DKI, menurut Gembong, bisa ditunjukkan dengan upaya pembebasan lahan warga untuk melebarkan sungai. Kehidupan warga, disebut Gembong, tetap harus terjamin meski terdampak pada pembebasan lahan demi pelebaran kali atau sungai di Jakarta. 

"Kedua, soal kelanjutan sodetan Ciliwung ke BKT tidak ada. Apa pemerintah pusat diam? Tidak. Kan menunggu daerah pembebasan lahan. Nggak ada soal mengenai anggaran, tinggal mau apa nggak," ujar dia.

"Diperlukan gubernur yang melakukan eksekusi, bekerja, bekerja, bukan mengatur kata-kata, karena semua perangkat satu tangan komando di tangan gubernur," tegas Gembong.

Sumber : detikcom

Editor : Nandra F Piliang