Ketum PB NU Said Aqil Kritisi Jokowi, Pengamat: Sudah Tepat, Meski Terlambat

RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Sikap kritis Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai sudah tepat, meski sedikit terlambat.
"Lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali, kira-kira begitulah ungkapannya untuk statement KH Said Aqil," ucap Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (ProDem), Satyo Purwanto kepada RMOL, Sabtu (4/1/2020).
Kritikan Said Aqil memang terkait dengan janji saat Pilpres soal fasilitas kredit untuk PBNU. Menurut Satyo, hal itu sudah pasti ditolak oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang dinilai sebagai sosok yang antiekonomi Pancasila dan kerakyatan.
"Karena fasilitas kredit tersebut sama saja akan memperkaya rakyat miskin, pelaku usaha kecil dan rumahan serta Koperasi," kata Satyo.
Bahkan, Satyo menyebut Sri Mulyani menganut ideologi neoliberalisme yang tidak akan memberikan uang secara cuma-cuma kepada Ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut.
"Secara ideologi Sri Mulyani itu diharamkan, karena SMI menganutideologi neoliberalisme SMI," pungkas Satyo.
Berita Lainnya
- UI: Kami Netral dan Tidak Berpolitik Praktis
- Soal Disabilitas, Jokowi: Pernyataan Pak Sandi Mirip-mirip dengan Saya Sampaikan
- KPU Inhu Temukan 1.221 DPT Ganda
- Sandiaga Uno Diserbu Emak-emak di Pelataran Jam Gadang
- Santap Nasi Padang, Sandi: Pemilu Jangan Dibaperin, Nanti Nggak Boleh Makan Rawon
- Pengamat Sebut Duet Anies-Ridwan Kamil Bisa Terjadi di Pilpres 2024