RIAUMANDIRI.ID, PEKANBARU - Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Pekanbaru menilai sikap Pemerintah Republik Indonesia terkait muslim Uighur, terkesan membodohi rakyat.

Hal itu disampaikan Ketua Divisi Pelatihan dan Penelitian Lembaga Studi Hukum Mahasiswa Islam (LSHMI) HMI MPO Pekanbaru, Syahdi, menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut pemerintah Indonesia tak ikut campur urusan dalam negeri China terkait masalah muslim Uighur, di Xinjiang. Moeldoko juga menyebut masing-masing negara punya cara dalam mengatur urusan dalam negeri.

"Ini menyesatkan, kenapa tidak bilang saja karena pemerintah sudah tersandra utang dan kontrak pembangunan dengan China. Ini namanya pembodohan," kata Syahdi kepada Riaumandiri.id, Rabu (25/12/2019).

Syahdi menilai, alasan kedaulatan dan berhak memerintah dengan cara sendiri yang dikatakan Moeldoko, tidak pada konteksnya. Sebab, ujar Syahdi, dalam masalah muslim Uighur ini adalah terkait kemanusiaan.

"Ini tidak hanya terkait Uighur, tapi India juga sudah mulai memanas. Suriah, Palestina, Rohingya sampai sekarang masih dalam duka yang mendalam," sebutnya.

HMI menginginkan pemerintah tegas menyikapi masalah ini karena sudah menjadi sorotan dunia.

"Jika memang pemerintah alergi dengan hal-hal yang benuansa agama ya tak apa-apa, kita pahamlah mengapa bisa begitu. Tapi apa harus alergi juga dengan kemanusiaan? Saya pikir masalah kemanusiaan derajatnya di atas segalanya sehingga atas dasar apa pun negara tidak boleh melakukan penindasan," jelas dia.

Dia mengatakan, pemerintah Indonensia dengan prinsip diplomasi yang bebas aktif seharusnya berani bicara atas penindasan rezim Xi Jin Ping terhadap muslim Uighur.

"Tapi, pemerintah bungkam dan menyampaikan alasan yang tidak masuk akal."

Reporter: Rico Mardianto

Editor : Nandra F Piliang